PR BEKASI - Pemerintah berencana akan mulai menyalurkan berbagai skema bantuan sosial (bansos) mulai 4 Januari 2021.
Sejumlah bansos yang akan disalurkan antara lain Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor, Luqman Hakim kembali mengingatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk fokus memastikan uang bansos tidak dikorupsi dan sampai ke tangan rakyat.
Baca Juga: PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tak Perlu Membubarkan FPI: Jangan Hanya Tegas dan Keras kepada FPI
Menurutnya, tugas tersebut merupakan tugas besar dan mulia untuk Tri Rismaharini.
"Ini tugas besar dan mulia Bu Risma, memastikan duit bantuan tunai sampai pada rakyat yang berhak, tanpa potongan dan tidak dikorupsi. Fokuslah di soal ini," kata Luqman Hakim, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @LuqmanBeeNKRI, Jumat, 1 Januari 2021.
Luqman Hakim juga meminta agar Risma tidak memusingkan lagi soal akan dibelikan apa uang bansos tersebut oleh rakyat, termasuk melarang rakyat membeli rokok dengan uang bansos tersebut.
Baca Juga: Gisel Jadi Tersangka, Roy Marten: Setiap Orang Punya Sisi Gelap, Cuma Ada yang Terungkap dan Tidak
Menurutnya, rakyat tidak bodoh dan lebih tahu tentang prioritas kebutuhannya.
"Rakyat sudah tahu prioritas kebutuhan akan beli apa dengan Rp300.000 itu. Tidak usah pusing soal beli rokok. Rakyat tidak bodoh, Bu," ujar Luqman Hakim.
Luqman Hakim pun kembali mengingatkan Risma untuk fokus pada tugas utamanya, yakni memastikan pendistribusian dana bansos berjalan lancar dan sampai ke tangan rakyat.
Baca Juga: KALEIDOSKOP 2020 - Inilah 5 Bayi Artis Terpopuler 2020, Follower Instagram Tembus Ratusan Ribu
Karena menurutnya, selama ini masalah yang timbul terkait dana bansos bukanlah disebabkan oleh rakyat, melainkan karena banyaknya korupsi di kementerian.
"Mensos harus fokus pada tugas utama, yakni bagaimana distribusi duit bantuan tunai diterima rakyat. Presiden @jokowi wanti-wanti agar bantuan tunai tidak lagi dipotong dan tidak dikorupsi. Karena masalah bansos selama ini bukan pada rakyat yang menerima, tapi korupsi di kementrian," tutur Luqman Hakim.
Sebelumnya, Risma menegaskan bahwa dana bansos yang diberikan kepada rakyat tidak untuk dibelikan rokok, tapi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sesuai dengan apa yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Siap Wakili Fadli Zon Debat dengan Gus Mis, Gus Umar: Cukup Saya Saja Meladeni Anda di Kantor PBNU
Bahkan menurutnya, pada Februari 2021 nanti Kementerian Sosial sudah menyiapkan alat agar bisa mengetahui untuk apa saja dana bansos itu dibelanjakan oleh rakyat.
"Instruksi Bapak Presiden adalah tidak ada penggunaan untuk pembelian rokok. Kami akan bicarakan bila hal itu terjadi kami akan lakukan evalusi untuk penerima bantuan, karena sekali lagi jangan sampai bantuan ini untuk kesehatan tapi malah jadi ada masalah karena digunakan untuk rokok," tutur Risma.***