PR BEKASI – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, demi membahas pengadaan vaksin Covid-19.
"Hari ini KPK menerima kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan audiensi terkait dengan pengadaan vaksin," ujar Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan lpi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 8 Januari 2021.
Pada pertemuan tersebut, kata lpi, akan membahas tentang perkembangan pengadaan vaksin dan juga tentang rencana pemberian vaksin.
Baca Juga: Kabar Gembira! Pemkab Bekasi Akan segera Perbaiki Jembatan Cipamingkis
"Melalui audiensi ini, diharapkan KPK dapat memberikan masukan terkait dengan rencana tersebut," katanya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara.
Kedua menteri di kabinet Jokowi ini diterima oleh dua pimpinan KPK Alexander Marwata dan Lili Pintauli Sireger serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan jajaran di Kedeputian Pencegahan KPK.
Sebelumnya, Alexander Marwata mengaku bahwa lembaganya belum diikutkan dalam pengadaan vaksin Covid-19.
Baca Juga: Laga Uji Coba Timnas U-19 Tertunda, Indra Sjafri: Kami Masih Menunggu Perkembangan Situasi
"Kami belum lihat kontrak seperti apa. Akan tetapi, kami percaya pemerintah sudah pertimbangkan segala aspek terkait vaksin dibutuhkan hampir semua negara," ujar Alex dalam Konferensi Pers Kinerja KPK 2020 di Gedung KPK, Jakarta, pada tanggal 30 Desember 2020.
Sementara itu, Menkes Budi mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan 426 juta vaksin Covis-19 untuk sekitar 181 juta jiwa penduduk Indonesia.
Berikut ini rincian dari pengadaan vaksin yang berasal dari berbagai negara.
Baca Juga: Ceritakan Perjalanannya Isolasi Mandiri Ketika Positif Covid-19, Irfan Hakim: Gue Bingung, Gue Kesal
Pertama, pengadaan vaksin berasal dari perusahaan China, Sinovac sebanyak 125 juta vaksin.
Perusahaan Amerika Serikat dan juga Kanada Novavax sebanyak 100 juta dosis. Perusahaan dari Inggris AstraZaneca sebanyak 100 juta dosis.
Perusahaan Jerman dan Amerika Pfizer sebanyak 100 juta dosis, serta GAVI sebagai bentuk kerja sama multilateral, Indonesia dapat memperoleh 16-100 juta dosis.
Baca Juga: Sebut Mensos Tak Butuh Pencitraan, Aria Bima: Bu Risma Sudah Populer dan Sukses Bangun Surabaya
Alex kembali menegaskan bahwa KPK sudah memberikan rekomendasi terkait dengan pencegahan korupsi pengadaan vaksin.
Hal ini bertujuan karena untuk pengadaan ini membutuhkan dana yang cukup besar, yaitu sekitar Rp60 triliun.
Hingga berita ini ditulis, masih berlangsung konferensi pers yang dilakukan KPK terkait pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19.***