PR BEKASI - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid memberikan apresiasi atas kunjungan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini yang disebutnya dengan istilah 'blusukan' ke KPK.
Meski begitu, pria yang akrab disapa HNW itu juga menambahkan pernyataannya dengan mengatakan bahwa kunjungan ke KPK tidak cukup untuk memastikan bantuan sosial (Bansos) berjalan dengan lancar dan benar.
Sebab menurut Wakil Ketua MPR RI itu, jika hanya berkunjung ke KPK, hal itu juga pernah dilakukan oleh mantan Mensos sebelumnya yaitu Juliari P Batubara yang tersandung kasus korupsi dana Bansos untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
Baca Juga: Ramalan 4 Zodiak Minggu Kedua Januari, Scorpio Hubungan Terjalin dengan Baik
Sebab itu dalam cuitan di Twitter-nya @hnurwahid, HNW mengatakan bahwa yang penting adalah fokus dan keseriusan dalam melakukan perbaikan, agar praktik korupsi tidak terulang kembali.
"Bagus Mensos Risma, pengganti Juliari, 'blusukan' ke KPK RI, lembaga yang sudah sampaikan temuan 16 jutaan data bermasalah Bansos Covid-19. Tapi ketemu saja tak cukup, Mensos yang dulu juga ketemu KPK. Penting fokus dan serius perbaiki, agar korupsi Bansos tak terulangi," kata HNW seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dalam akun Twitternya, Senin, 11 Januari 2021.
Sebelumnya, diungkap oleh Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, kehadiran Risma di KPK adalah untuk berkoordinasi terkait hasil kajian dan rekomendasi pengelolaan dana bansos oleh KPK sebagai pelaksana tugas monitoring dalam penyaluran bansos.
Baca Juga: Blak-Blakan Puji Eva Belisima Sampai Berat untuk Dilepaskan, Kiwil: Dia Gak Bawel, Baik, Kaya Lagi
"Ada beberapa masukan yang juga KPK sampaikan terkait langkah dan upaya yang dilakukan Kemensos dalam penyaluran bansos," kata Ipi Maryati.
Sebab KPK menilai dalam penyelenggaraan bansos, ditemukan persoalan utama yang berhubungan dengan data pengguna, seperti data penerima bantuan, baik kualitas data, hingga transparansi data.
Baca Juga: Dihina Seseorang, Aa Gym: Tidak Semua Kata-kata Harus Didengar, Tidak Semua Tulisan Harus Dibaca
Karena itu KPK berharap ada dilakukan perbaikan pada skema penyelenggaraan bansos agar semakin meningkatkan efektivitas penyaluran menjadi lebih tepat sasaran dan tepat guna serta menutup potensi penipuan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi (tipikor).
Sementara itu terkait dengan perbaikan yang akan dilakukan, Risma mengatakan akan meminta KPK turut membantunya dalam memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai basis pemberian bansos.
Selain itu ia juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kejaksaan Agung hingga Universitas untuk membantu proses perbaikan masalah yang ada saat ini.
Baca Juga: Menuai Sorotan, KPK Akhirnya Usut Dugaan Korupsi Proyek Toilet Rp98 Miliar di Kabupaten Bekasi
"Ke depan saya terus terang berkirim surat ke KPK, kemudian Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Universitas Indonesia untuk membantu kami dalam proses langkah yang akan kami laksanakan untuk memperbaiki permasalahan yang harus diselesaikan." kata Risma saat di Gedung KPK.***