PR BEKASI - Dalam kegiatan perayaan HUT PDIP ke-48, Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP untuk membersihkan Sungai Ciliwung.
Megawati pun berharap kegiatan tersebut dapat memberikan kegunaan dan sumbangsih bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta.
"Semoga apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan (PDIP) ini semakin memberikan inspirasi, bahwa berpolitik itu bukan hanya berpolitik, berpolitik itu juga menyentuh aspek kehidupan yang paling mendasar, yakni termasuk menjaga lingkungan hidup agar tetap asri dan lestari," katanya.
Baca Juga: Komentari Kisruh Rumah Tangga Kiwil dan Rohimah, Mbah Mijan: Sepertinya Mas Kiwil Harus Diruwat
Menanggapi hal tersebut, doktor sosiologi politik dari UI, Arief Munandar atau akrab disapa bang Arief memberikan sebuah pertanyaan kritis jika memang Megawati mengharapkan semua pengurus dan kader PDIP bisa seperti bunga lotus yang bermanfaat luas bagi masyarakat.
"Bagaimana bisa kader-kader PDIP, terutama yang dikirim untuk menempati jabatan-jabatan publik memberikan manfaat luas bagi masyarakat, kalau mereka masih sangat rentan terhadap tindakan korupsi?," tanya Arief.
Menurutnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Bang Arief, Selasa, 12 Januari 2021, itulah yang harus jadi fokus dan tugas Megawati saat ini.
Kemudian soal program penghijauan, salah satunya membersihkan Sungai Ciliwung, Arief Munandar menilai hal tersebut justru sedikit tidak nyambung dengan tema HUT PDIP yang ke-48 tersebut.
Baca Juga: Banyak Pembatasan Saat PPKM, Kemenhub Izinkan Kapasitas Penumpang Pesawat Ditambah Jadi 100 Persen
"Menurut gua nih agak susah kalau kita tarik ke tema besarnya "Mewujudkan Indonesia berkepribadian dan berkebudayaan", karena tentu saja kita gak berharap bahwa korupsi itu menjadi bagian dari kepribadian dan kebudayaan kita, gak mau lah kita," ucapnya.
Seharusnya, ungkapnya, budaya dan kepribadian yang dibangun adalah sebuah negara yang bisa dikelola oleh good and clean governance (pemerintahan yang baik dan bersih) dan bebas dari korupsi.
Sehingga menurutnya, Megawati seharusnya menggunakan momentum HUT PDIP ini untuk secara serius dan sistematik melakukan atau setidaknya merencanakan gerakan pembersihan korupsi secara internal.
"Kan dalam pidatonya bu Mega itu menggunakan filosofi lotus untuk menggambarkan harapan beliau terhadap para pengurus dan kader PDIP. Lotus itu selain indah, kata bu Megara, tetapi seluruh bagiannya, bunganya, batangnya, akarnya, bijinya, bisa bermanfaat," tuturnya.
Baca Juga: Nama Calon Kapolri Beredar di Medsos, Mahfud MD: Itu Masih Tebak-Tebak Buah Nangka
Oleh karena itu, jika memang ingin seperti bunga lotus, Arief Munandar berharap Megawati dapat dengan segera membersihkan PDIP dari unsur-unsur yang berbau korupsi.
Sebab menurutnya, peringatan Megawati soal korupsi terhadap para kadernya tidak akan cukup untuk menghentikan laju korupsi di tubuh PDIP yang semakin hari semakin kencang.
"Jadi menurut gua gak cukup kalau bu Mega cuma dalam beberapa kesempatan mengingatkan kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik untuk tidak melakukan korupsi. Mana bisa orang Indonesia cuman diingatkan," ucapnya.
Terlepas dari kritikannya tersebut, Arief Munandar tetap berharap agar PDIP bisa menunjukkan tanggung jawabnya sebagai partai terbesar di Indonesia saat ini.
Baca Juga: Tingkatkan Fasilitas Latihan Persib, Robert Rene Alberts: Kami Angkat Topi kepada Manajemen
"Tentu kita berharap PDIP menunjukkan bahwa mereka punya gerakan secara sistematik untuk menanggulangi korupsi yang terbukti banyak dilakukan oleh kader-kadernya," tuturnya.
"Sekali lagi gua ucapkan Dirgahayu PDIP yang ke-48 , pesan gua tolong bantu temukan Harun masiku, dan biarkan KPK menghukum mati Juliari P Batubara," tutup Arief Munandar.
Perlu diketahui, belakangan foto yang memperlihatkan kepala daerah dari partai mana saja yang tertangkap KPK mulai dari tahun 2000 hingga 2018 akibat tindak pidana korupsi, viral di media sosial.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Link Pendaftaran BLT UMKM, Simak Faktanya
Foto tersebut terlihat bahwa 15 kepala daerah asal PDIP ditangkap KPK dari total 21 kepala daerah yang ada di Jawa Tengah.
Selanjutnya dari partai Golkar dengan dua kadernya yang terjerat korupsi, lalu PKS, PPP, Demokrat, dan Gerindra.***