PR BEKASI - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menanggapi pernyataan anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning beberapa waktu lalu yang disoroti publik lantaran menolak vaksinasi.
Pernyataan Ribka tersebut bagi sebagian orang dinilai berseberangan dengan sikap partainya yaitu PDI Perjuangan yang mendukung vaksin. Atas hal itu, Ribka setelahnya mengaku mendapat teguran dari partainya.
Menanggapi itu, sebagai ahli tata negara, Refly menjelaskan pandangannya atas penempatan anggota DPR secara benar.
Baca Juga: Hari Keenam Evakuasi, Tim SAR Gabungan Terima 36 Kantong Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air
Dikatakan Refly sebagai anggota DPR, yang dipilih secara perseorangan, tidak masalah berbeda pendapat dengan partai politiknya, sebab jika harus sama, maka tidak ada gunanya.
"Kalau setiap anggota DPR harus sama suaranya dengan partai politiknya, maka enggak ada gunanya anggota DPR tersebut, ya. Karena anggota DPR itu dipilih perseorangan," kata Refly Harun, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kalan Youtube Refly, Kamis, 14 Januari 2021.
Namun begitu Refly berpendapat bahwa hingga kini, Indonesia belum bisa menghargai kinerja individual dari tiap anggota DPR ketika harus membela rakyatnya meskipun itu harus berbeda pendapat dengan partai yang mengusungnya.
Baca Juga: Gaduh Raffi Ahmad dan Ahok Kena Cibir, Ferdinand Hutahaean: Mereka Hanya Tamu Undangan
"Celakanya, sayangnya kita belum bisa menghargai yang namanya individual performance anggota DPR. Jadi anggota DPR itu selain to belongs to political party (menjadi milik partai politik) melalui fraksi, tapi dia juga bertanggung jawab langsung kepada rakyatnya," kata Refly Harun.
Sehingga secara umum, jika terdapat perbedaan pandangan antara anggota dengan partai, hal itu merupakan hal yang biasa saja dan bukan merupakan masalah.
"Jadi dia tidak apa-apa seharusnya berbeda pendapat dengan partainya ya, dengan presiden pun tidak apa-apa. Seperti halnya di Amerika Serikat kadang-kadang partai Republik tidak setuju dengan kebijakan Donald Trump misalnya," kata Refly Harun.
Baca Juga: Buka Kemungkinan Korporasi Gelar Vaksinasi Mandiri, Menkes: Masih dalam Diskusi dan Ada Syaratnya
Dicontohkan Refly seperti yang terjadi terbaru ini di Amerika Serikat (AS), ketika beberapa senator dari partai republik ketika tidak menyetujui kebijakan yang diambil oleh Donald Trump.
Sehingga Donald Trump dikabarkan akan dimakzulkan (impeached), meskipun merujuk jadwal yang ada, Donald Trump secara resmi tidak lagi menjabat sebagai Presiden AS.
"Ini ada beberapa senator partai Republik misalnya tidak setuju dengan kebijakan Donald Trump. Donald Trump mau di-impeached (dimakzulkan) sekarang, ya. walaupun tanggal 20 Januari dia harus sudah step down (mengundurkan diri) menyerahkan presidensinya kepada Joe Biden, karena Joe Biden akan dilantik," tuturnya.
Baca Juga: Sungguh Bejat, Pria Ini Tega Perkosa Anak dengan Keterbelakangan Mental di Kawasan Palmerah
Sementara dengan waktu yang tinggal menghitung hari saja, upaya untuk memakzulkan Donald Trump tetap dilakukan. Karena itu Refly mengatakan bahwa peraturan penting untuk ditegakkan.
"Tetapi impeachment itu untuk menegakkan aturan, penting ya." kata Refly Harun.***