PR BEKASI - Para ketua RT-RW di Jakarta kesal dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma yang sering membuat gaduh DKI Jakarta terutama soal pembuatan KTP bagi para pengamen, gelandangan, dan kelompok marjinal lain di Jakarta.
Baru-baru ini Risma berencana membuat program pembuatan KTP untuk 1.600 orang gelandangan dan sejenisnya di Jakarta, bahkan ia juga menjanjikan pembuatan rekening bank bagi mereka untuk memudahkan mendapat bantuan dari Kemensos.
Menanggapi fenomena Risma di Ibu Kota itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut seharusnya Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah menegur mensos karena perilakunya yang tak kunjung berubah.
Baca Juga: BNPB Ajak Relawan Bersinergi dan Kolaborasi dalam Penanggulangan Bencana
"Mestinya presiden sudah tegur menteri itu, kan udah satu bulan gak berubah cara berpikir Risma itu, itu kacaunya," ucapnya.
Menurutnya jika Risma sudah ditegur oleh para RT-RW di Jakarta, seharusnya Jokowi bisa bertanggung jawab atas kelakuan menteri pilihannya itu, serta mengingatkan Mensos agar fokus dengan tugasnya sebagai menteri.
"Presiden mesti malu dong, masa RT RW negur mensos, atasan mensos kan Presiden Jokowi," tuturnya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 18 Januari 2021.
Baca Juga: 5 Perumahan di Bekasi Bakal Alami Gangguan Suplai Air, PDAM Tirta Bhagasasi Ungkap Penyebabnya
Walaupun Risma terkenal dengan kehendaknya untuk langsung bertatap muka dengan kemiskinan, Rocky Gerung menegaskan, karena sudah menjadi menteri seharusnya yang diurus adalah setingkat nasional bukan hanya DKI Jakarta.
Mantan Wali Kota Surabaya tersebut juga diminta fokus terhadap penyelenggaraan kebijakan Kemensos ke depannya dan jangan sampai fokusnya malah terganggu dengan tindakan-tindakan yang justru bukan bagian dari tugas Risma.
"Jadi bayangkan kejengkelan dari RT-RW yang menganggap bahwa kok menteri bisa sekonyol itu cara berpikirnya kan," ucapnya.
Baca Juga: Kritik Prestasi Pemprov Jakarta Soal Turunnya Kemacetan, Ferdinand Hutahaean: Ini Pembodohan Publik
Lebih lanjut soal KTP, Rocky Gerung menyampaikan, tidak ada kaitannya antara KTP dengan status gelandangan orang tersebut.
"Orang jadi gelandangan bukan karena gak punya KTP, orang jadi gelandangan karena relasi sosial ekonomi yang timpang," tuturnya.
"Jadi bu Risma ngapain ngurusin yang begituan, emang kalau udah dikasih KTP langsung berhenti jadi gelandangan? jadi poinnya itu selalu kita mau bahas, menteri itu tugasnya adalah membuat dan membaca kebijakan serta merevisi eksternalitas dari kebijakan itu, faktor-faktor yang mengganggunya," sambungnya.
Baca Juga: 'Berkah' Masa PPKM bagi Pemkab dan Pengelola Wisata di Garut
Rocky Gerung justru menduga, Risma tak memiliki pengetahuan soal kebijakan-kebijakan sosial sehingga ditutup-tutupi dengan aksi blusukannya di DKI Jakarta.
"Kalau kita kurang pengetahuan jadinya begini, karena kemampuan untuk membaca persoalan tidak didasarkan pada metodologi itu. Ini hanya karena simpati rasa kasihan, loh semua orang kasihan kepada kemiskinan, tetapi penyelesaiannya bukan dengan memberi dia status, melalui KTP," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Forum RT-RW, H. Moh. Irsyad menyayangkan tindakan Risma yang menurutnya bisa ditafsirkan sebagai kegagalan Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga: Inter vs Juventus: Vidal Jadi Pencetak Gol Kedelapan dalam Sejarah Derby D'Italia
“Kita ketahui bahwa target Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pembuatan e-KTP bagi seluruh warga negara adalah tahun 2018 atau sudah lewat 3 tahun lalu. Artinya seharusnya saat ini seluruh warga negara sudah ber e-KTP dan itu berlaku nasional," tuturnya.
Jadi menurutnya, kalau ada Menteri Sosial sampai turun tangan membuatkan e-KTP walaupun itu untuk kelompok tertentu, berarti Kemendagri dianggap gagal Risma.
Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Umum Forum RT-RW Andi Meinar Pane yang berharap Risma tidak terlalu sering membuat gaduh di DKI Jakarta dan bekerja sesuai tupoksi.
Baca Juga: Ombak Besar Terjang Kawasan Bisnis Hingga Hotel di Manado, Mal Mantos Terpaksa Ditutup Cepat
“Ibu Risma gak usah buat gaduhlah. Seolah-olah menjadi malaikat bagi gelandangan, tetapi justru menambah masalah bagi DKI Jakarta. Jangan karena Syahwat Politik 2022 segala cara dilakukan utk menarik simpatik warga DKI buat dirinya. Dengan menabrak segala aturan. Ini namanya memperkosa aturan itu sendiri,” ucapnya.
Menurutnya, selama ini pembuatan KTP di DKI Jakarta sudah ada prosedur bakunya diantaranya adalah harus ada Surat Pengantar dari pengurus RT dan RW, serta dilengkapi dengan kartu keluarga atau KK.
“Syarat pembuatan KTP itu harus ada Surat Pengantar dari RT-RW dan dilengkapi dengan kartu keluarga. Jika belum ada kartu keluarga, maka harus buat KK dengan syarat ada salah satu keluarga yang menjadi penjamin," tuturnya.
Baca Juga: Singgung Kapolri di Masa Soekarno, Kompolnas: Dipimpin Senior atau Junior Bukan Masalah
"Nah gelandangan dan pengemis ini siapa yang mau Jamin? Apa Bu Risma yg mau menjamin sebagai salah satu anggota keluarganya?" sambungnya.***