PR BEKASI – Banyaknya masyarakat dari golongan mampu yang menikmati gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) disayangkan oleh Wakil Presiden, Ma'ruf Amin.
Dirinya mengaku saat ini ada ketimpangan sasaran penerima manfaat dari LPG subsidi yang seharusnya untuk masyarakat miskin.
Menurut Ma'ruf Amin, saat ini hanya ada 35 persen masyarakat miskin dan rentan yang merasakan manfaat subsidi LPG dari Pemerintah.
Baca Juga: Pemerintah Myanmar dan Junta Militer Memanas, Aung San Suu Kyi Ditahan
Sementara itu, kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi justru mendominasi sebagai pengguna LPG subsidi dengan angka 65 persen.
Hal tersebut dikatakan oleh Ma'ruf Amin dalam orasi ilmiahnya pada Dies Natalis V dan Lustrum I Universitas Pertamina Tahun 2020 secara daring, Senin, 1 Februari 2021.
"Tentu ini ironis, karena alokasi subsidi LPG jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: Masuki Tahun Kerbau Logam, Ahli Feng Shui: Tahun Ini Hoki Jokowi Bagus
Selain itu, Ma'ruf Amin menambahkan masih banyak masyarakat yang menjadi target penikmat LPG subsidi masih menggunakan bahan bakar kayu dalam memasak sehari-hari.
Padahal, Pemerintah telah meningkatkan anggaran subsidi LPG hingga mencapai Rp54 triliun dan menyediakan 7.5 metrik ton LPG untuk masyarakat.
"Meskipun Pemerintah pada 2021 mengalokasikan anggaran sekitar Rp54 triliun untuk subsidi LPG dan menyediakan LPG sampai 7.5 juta metrik ton untuk masyarakat, masih terdapat lebih dari 12.51 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar," katanya.
Guna meminimalkan ketimpangan subsidi tersebut, Ma’ruf Amin meminta jajaran kementerian terkait untuk menetapkan kebijakan yang memihak pada masyarakat rentan dan miskin.
Ma'ruf Amin juga meminta kementerian terkait untuk mengkaji kebijakan subsidi energi agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta mampu mendorong penghematan anggaran Pemerintah, sehingga dapat memperkuat ketahanan energi nasional.
"Selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saya telah meminta agar kebijakan energi juga harus berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan untuk mendorong keadilan terhadap akses energi dan pada akhirnya mendorong ketahanan energi nasional," katanya.
Baca Juga: Cara Redakan Peradangan dengan 4 Bumbu Dapur Alami Ini
Seperti diketahui, pengadaan LPG subsidi diadakan oleh Pemerintah pada 2007 lalu sebagai upaya untuk mengkonversi penggunaan minyak tanah ke LPG yang lebih irit dan efisien.
Sesuai Peraturan Presiden No.104/2007 dan Peraturan Menteri ESDM No.21/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram, LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dengan penghasilan di bawah Rp 1,5 juta dan kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM).***