PR BEKASI - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membalas surat yang dilayangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal klarifikasi isu kudeta.
Pratikno mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat tersebut, yang diantar langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat.
"Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden diantar langsung Pak Sekjen Partai Demokrat," kata Pratikno di Jakarta, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari ANTARA, Jumat, 5 Februari 2021.
Baca Juga: Minta SKB 3 Menteri Ditinjau Ulang atau Dicabut, Cholil Nafis: Ini Tak Lagi Mencerminkan Pendidikan
Meski demikian, Pratikno mengatakan bahwa pihaknya merasa tak perlu menjawab surat yang diberikan AHY tersebut.
"Jadi kami sudah menerima surat itu. Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut," ujar Pratikno.
Pasalnya, Pratikno menilai bahwa apa yang terjadi di Partai Demokrat merupakan dinamika internal partai.
Baca Juga: Disuruh Aldi Taher Cium Pipi Galih Ginanjar, Sonny Septian: Mau Viral Tapi Hilang Akal
Menurutnya, permasalahan yang kini menimpa Partai Demokrat juga sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, sehingga Jokowi tidak perlu membalas surat itu.
"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semua sudah diatur di AD/ART Partai Demokrat, itu saja," ucap Pratikno.
Sebelumnya, AHY mengumumkan bahwa ada upaya dari sejumlah pihak yang ingin mengambil alih secara paksa posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Baca Juga: Sindir Moeldoko yang Tak Betah di Hanura, Christ Wamea: Bagaimana Bisa Urus Partai Orang?
AHY menyebut gerakan politik itu melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan, dan diduga mendapat dukungan dari Jokowi.
Oleh karena itu, AHY pun melayangkan surat ke Jokowi untuk mengklarifikasi kebenaran kabar tersebut, agar permasalahan lebih jelas dan tidak timbul fitnah.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang akhir-akhir ini disebut sebagai penggerak upaya kudeta tersebut, secara tegas membantah tuduhan tersebut.
Moeldoko mengakui bahwa dia memang pernah bertemu dengan sejumlah kader dan mantan petinggi Demokrat.
Namun, pertemuan itu hanyalah pertemuan biasa untuk saling berbincang dan ngopi-ngopi bersama, dan Moeldoko pun tak pernah berniat untuk melakukan kudeta di tubuh Partai Demokrat.
"Saya ini orang luar, tidak punya hak apa-apa, yang punya hak kan mereka di dalam. Apa urusannya? Tidak ada urusannya, 'wong' saya orang luar," kata Moeldoko.
Apalagi, Moeldoko juga sangat menghormati pendiri Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga merupakan seniornya di dunia militer.
"Saya ini siapa sih? Saya ini apa? Biasa-biasa saja. Di Demokrat ada Pak SBY, ada putranya Mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi," kata Moeldoko.
Oleh karena itu, Moeldoko meminta semua pihak untuk tak lagi membesar-besarkan isu tersebut dan tidak perlu merasa terancam dengan keberadaannya.
"Kenapa mesti takut ya? Kenapa mesti menanggapi seperti itu? Biasa-biasa saja begitu. Jadi dinamika dalam sebuah partai politik itu biasa," ucap Moeldoko.***