PR BEKASI – Politisi senior Partai Demokrat Benny Kabur Harman ikut menanggapi ketakutan Ekonom senior Kwik Kian Gie mengkritik pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui, Kwik Kian Gie menyebutkan ada buzzer yang akan menyerang orang kritis.
Terkait hal tersebut, Benny K Harman meminta pemerintah bubarkan cyber army yang kerap menyerang warganet.
“Tentang Kwik Kian Gie yang takut kritik rezim. Kita minta bubarkan saja cyber army karena kerap meneror netizen,” kata Benny K Harman dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter, @BennyHarmanID, Rabu, 10 Februari 2021.
Benny K Harman menyebutkan para pelaku peneror itu memakai akun anonim yang penyebaran kontennya dibantu akun-akun pribadi.
Lanjut, Benny K Harman mengatakanakun-akun pribadi itu berafiliasi dengan pemerintah.
Baca Juga: Tak Terekspos, Ternyata Hampir Seribu Kasus Serangan Terhadap Umat Islam di Jerman Sepanjang 2020
“Pelakunya anonim namun penyebaran konten-konten mereka sering dibantu akun-akun pribadi yang berafiliasi dengan pemerintah,” ucap Benny K Harman.
Benny K Harman menyebutkan mereka yang kritik pemerintahan pun dibully habis-habisan
“Yang kritik rezim dibully habis-habisan.Liberte!” ujar Benny K Harman.
Diberitakan sebelumnya, Kwik Kian Gie mengaku takut berpendapat lantaran serangan buzzer yang menyerang personal.
Baca Juga: PM Palestina: Amerika Serikat Tak Bisa Jadi Mediator Perdamaian dengan Israel
"Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja di-buzzer habis-habisan, masalah pribadi diodal-adil,” kata Kwik Kian Gie dikutip dari Twitter @kiangiekwik, 6 Februari 2021.
Menurutnya, berpendapat dengan data yang valid dan konstruktif sekalipun sering mendapat serangan dari para buzzer.
"Baik-baik, banyak terima kasih. Saya tak mikir dulu lebih baik tutup mulut total saja atau tambah giat dengan data yang valid dan konstruktif," tutur Kwik Kian Gie.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Markas Power Ranger Sebenernya Terletak di Indonesia, Ini Faktanya
Namun di sisi lain, hal ini kontra produktif dengan narası yang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi menyampaikan bah masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap pemerintah.
"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi," kata Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberi sambutan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin, 8 Februari 2021, di Istana Merdeka, Jakarta.***