Minta Pemerintah Hapus PPKM, Pandu Riono: Kelihatan Kontradiksi, Pengetatan Tapi kok Dilonggarkan

10 Februari 2021, 14:44 WIB
Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono. /ANTARA/Sugiharto Purnama/

PR BEKASI - Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono menanggapi diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid III berskala mikro oleh pemerintah.

Pandu Riono menilai, ada kontradiksi dalam aturan yang diterapkan pemerintah saat ini. Pasalnya, dalam PPKM jilid III ini, pemerintah justru memperpanjang batas jam operasional dari pukul 20.00 WIB menjadi pukul 21.00 WIB.

"Jadi saya tidak mengomentari tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilonggarkan ya. Karena kontradiksi kelihatannya, pengetatan tapi kok dilonggarkan," kata Pandu Riono, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube Apa Kabar Indonesia tvOne, Rabu, 10 Februari 2021.

Baca Juga: Pasrah Tak Bisa Pertahankan Rohimah, Kiwil: Saya Tidak Bisa Hidup Tanpa Poligami

Pandu Riono lantas mengusulkan agar PPKM dihapus saja, dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi pandemi.

"Kalau menurut saya sih hapus aja lah PPKM, tapi kita meningkatkan peran serta masyarakat. Jadi sekarang kita fokusnya di pelibatan masyarakat sampai di tingkat RT RW. Itu yang jauh lebih penting, bagaimana masyarakat itu harus terlibat penuh," tutur Pandu Riono.

Pandu Riono mengatakan, selama ini masyarakat sudah tertinggal cukup jauh, karena tidak dilibatkan sejak awal pandemi.

Baca Juga: Tak Terima Betrand Peto dan Sarwendah Jadi Bahan Ejekan Komika, Ruben Onsu: di Mana Hati Nurani Anda?

"Walaupun waktu itu pernah tahun lalu, pembatasan sosial berbasis komunitas saya perkenalkan, di mana masyarakat sudah bisa mengambil alih, menginformasikan, menjaga wilayahnya, dan mengedukasi masyarakat," kata Pandu Riono.

Tak hanya itu, Pandu Riono juga menuturkan bahwa saat ini yang paling penting adalah mengurangi stigma dan diskriminasi di masyarakat terhadap pasien Covid-19.

"Kalau ada yang positif, jangan dijauhi, dengan demikian maka suasananya akan semakin kondusif, saling mendukung, gotong royong, dan yang paling penting solidaritas sosial," kata Pandu Riono.

Baca Juga: Jokowi Minta Masyarakat Kritik Pemerintah, HNW: Baiknya Usulkan Juga Perubahan Pasal-pasal Karet UU ITE

"Kalau ada masyarakat yang mengalami kesusahan bisa dibantu dengan cepat, dan itu yang paling penting, dari masyarakat untuk masyarakat," sambungnya.

Pandu Riono menilai, saat ini sudah waktunya pemerintah melibatkan masyarakat dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

"Karena sekarang penularannya makin menciut, dulu kan penularannya kalau melakukan perjalanan jauh, berpergian, sekarang sudah mulai menciut ke arah leher tetangga, kampung, dan juga keluarga. Jadi klaster keluarga itu luar biasa tingginya, meningkat terus, konsisten," tuturnya.

Baca Juga: Tak Pernah Berniat Penjarakan Abu Janda, Natalius Pigai: Rasisme Harus Dilawan, Tapi dengan Akal Sehat

Pandu Riono pun menyarankan agar pemerintah menerapkan pembatasan sosial berbasis komunitas.

"Jadi dengan berbasis komunitas, maka penanganan pandemi milik masyarakat bukan hanya urusan pemerintah. Nah, pemerintah tinggal memberi bantuan apa yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat," kata Pandu Riono.

Oleh karena itu, Pandu Riono mengusulkan agar PPKM dihapus, dan pemerintah mulai menerapkan pembatasan sosial berbasis komunitas, agar masyarakat mulai terlibat untuk ikut menangani pandemi Covid-19.***

Editor: Rika Fitrisa

Sumber: Youtube Apa Kabar Indonesia TV One

Tags

Terkini

Terpopuler