PR BEKASI - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Maliyanasari turut mengomentari pernyataan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo soal banjir di Ibu Kota.
Anggara menyebut bahwa Anies Baswedan lebih memilih membayar dana formula E ketimbang pelunasan program pembebasan tanah terkait penanggulangan banjir.
Menurut Eneng Maliyanasari, sebagai anggota DPRD Jakarta, dirinya dan anggota PSI lainnya selalu mendapatkan perlakuan kurang mengenakan baik dalam forum resmi maupun tidak, seperti media sosial.
Padahal dirinya beserta anggota PSI lainnya berupaya memperbaiki Jakarta dengan cara mengkritik Anies Baswedan.
Baca Juga: Cek Fakta: Fadli Zon Dikabarkan Digerebek Polisi di Kamar Hotel Bersama Selingkuhannya, Ini Faktanya
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 23 Februari 2021: Reyna Anak Nino Terkuak Hingga Aldebaran Kecewa pada Andin
Baca Juga: Ibu-ibu yang Difoto Bersama Anies Trauma, Ferdinand: Kasihan, karena Percaya Omong Kosong
"Jadi anggota DPRD itu nyinyirnya dobel. Kenapa? Karena udah bicara di forum resmi, rapat-rapat komisi tapi masih gak didengar. Lanjut di sosmed, dibilang orang-orang beraninya di sosmed," ujar Eneng.
Kendati begitu, Eneng mengaku tidak menyerah dan selalu menyuarakan fakta untuk kebaikan DKI Jakarta setiap terdapat kesempatan.
"Kita speak up setiap ada kesempatan kok," tutur Eneng sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com, Selasa, 23 Februari 2021.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Anggara heran mengapa Anies Baswedan lebih memilih membayar dana formula E yang angkanya jauh lebih besar ketimbang pelunasan program pembebasan tanah untuk menanggulangi banjir di Jakarta.
"Gubernur Anies lebih memilih membayar formula E sebesar Rp560 miliar. Tapi Pemprov DKI Jakarta justru gagal bayar Rp160 miliar untuk program pembebasan tanah terkait penanggulangan banjir," ucapnya.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar juga mendesak Anies untuk melebarkan Kali Krukut imbas bencana banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada akhir pekan kemarin.
Ia mengatakan bahwa desakan itu sejalan dengan alasan Anies yang mensinyalir penyebab banjir di kawasan kemang lantaran luapan air dari Kali Krukut.
“Pak Anies menjelaskan bahwa banjir di Kemang disebabkan Kali Krukut yang meluap. Berikutnya, apa langkah Pemprov DKI? Apakah Pemprov DKI hanya diam dan meminta warga pasrah? Warga Jakarta butuh solusi, bukan hanya bantuan sosial,” katanya.
Pada 2016, Dinas Tata Air era kepemimpinan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok diketahui telah memiliki rencana untuk melebarkan Kali Krukut menjadi 20 meter.
Rencana pelebaran Kali Krukut ini bersamaan dengan penertiban ratusan bangunan di kawasan Kemang. Pasalnya, penyempitan Kali Krukut disebabkan banyaknya bangunan yang diduga melanggar tata ruang.***