PR BEKASI - Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief kembali menegaskan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara adalah kudeta yang keblinger.
Andi Arief mengatakan bahwa rencana kudeta Partai Demokrat sudah diketahui oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sejak Februari lalu, tapi tetap saja dilakukan oleh Moeldoko.
Pasalnya, menurut Andi Arief, kubu Moeldoko beranggapan bahwa SBY tidak mampu mengatasi kudeta di tubuh Partai Demokrat.
Baca Juga: Singgung Reputasi Moeldoko, Yan Harahap: Andai Dirikan Parpol Sendiri, Moeldoko Jauh Lebih Terhormat
"Kudeta Deli Serdang disebut kudeta keblinger. Sudah ketahuan rencananya dan sempat dicegah AHY, 1 Februari 2020, tetap dilakukan oleh Pak Moeldoko dan kawan-kawan," kata Andi Arief, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan @AndiArief_ID, Kamis, 11 Maret 2021.
"Mereka anggap tak mungkin AHY bisa atasi kudeta. AHY sendiri dengan maksud baik berkirim surat saat itu karena hormati Presiden," sambungnya.
Andi Arief lantas menjelaskan bahwa AHY masuk ke Partai Demokrat pada 2016, saat Pilkada DKI, dan AHY ikut berkeringat untuk membesarkan Partai Demokrat, tak seperti Moeldoko yang tiba-tiba masuk lalu ditetapkan sebagai Ketua Umum.
Baca Juga: Maria Vania Terpikat Pesona Kiwil, Rohimah: Seksi Ya, Saya Dulu Waktu Gadisnya Juga Begitu
"Karena Ibu Ani sakit dan AHY harus menjaga, partai menugaskan padanya sekaligus menguji dalam tugas pemenangan Pilkada 2018 dan Kogasma saat Pileg 2019. Diuji dulu sebagai kader, tidak ujug-ujug. Ini beda dengan Pak Moeldoko," kata Andi Arief.
Menurutnya, meski sulit, pada Pileg 2019 Demokrat dapat 7,8 persen suara, AHY pun turun ke banyak daerah pemilihan untuk menaikkan suara.
"Sebelum Pileg semua lembaga survey sebut elektabilitas Demokrat kisaran 4 sampai 5 persen. Darmizal, Pak @marzukialie_MA, apalagi Moeldoko tak pernah mau tahu situasi partai saat itu," ujar Andi Arief.
Andi Arief juga mengatakan bahwa setelah Pileg 2019, AHY dalam perubahan susunan pengurus menjadi Waketum Partai Demokrat, mengisi kekosongan jabatan karena Waketum mengundurkan diri.
"Susunan pengurus baru itu disetujui juga dengan SK Menkumham. Jadi AHY beda lagi dengan Moeldoko yang tak berkeringat di Demokrat," ujar Andi Arief.
Lebih lanjut, Andi Arief menjelaskan bahwa saat menjelang kongres 2020, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi mendapat aspirasi tertulis dari semua ketua DPD/DPC.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Jokowi Happy-happy Saja, AS Hikam: Kalau Benar, Alangkah Menyedihkan Negara Ini
"Ada 3 aspirasi, calonkan kembali SBY, ikut arahan SBY, mencalonkan AHY. Kongres Tidak didesain aklamasi, dibuka bagi kader ingin calonkan diri. Saat pendaftaran AHY didukung 95 persen DPD/DPC," kata Andi Arief.
"Karena hanya AHY yang mendaftar saat kongres dan angka dukungan menurut tatib aklamasi (dalam tatib bisa mencalonkan diri 25%), maka seluruh peserta kongres mendukung AHY secara aklamasi. Sedangkan jabatan Ketua Majelis Tinggi tetap SBY, karena amanat kongres 2015 Surabaya," sambungnya.
Oleh karena itu, menurutnya, perubahan AD/ART setiap kongres disesuaikan dinamika organisasi dan dinamika politik, yang merupakan hasil diskusi yang panjang dan ilmiah.
Baca Juga: Soal Moeldoko yang Ikut KLB Demokrat, Mahfud MD: Presiden Jokowi Kaget, Tapi Happy-happy Saja Tuh
"Bahkan untuk mencari Ketum yang bisa mengangkat suara partai dihitung matang sebagai strategi. Sejak SBY tidak jabat presiden, Marzuki Alie, Darmizal, dan kawan-kawan menghilang," kata Andi Arief.
Terakhir, Andi Arief berharap agar Moeldoko bisa segera bertobat dan memahami bahwa apa yang telah dilakukannya adalah perbuatan yang keliru.
"Mudah-mudahan Pak Moeldoko memahami gagalnya kudeta keblinger dan bertobat. Partai Demokrat bukan partai yang pragmatis akibat perbuatan beberapa kader. Jhoni Allen, Nazaruddin, serta Marzuki Alie memang pernah sukses gunakan pragmatisme dalam kongres 2010. Sekarang zaman sudah beda," tutur Andi Arief.***