PR BEKASI - Kisruh Partai Demokrat dinilai semakin rumit dan memanas oleh sejumlah pihak termasuk tokoh politik.
Diketahui bahwa saat ini Partai Demokrat terpecah menjadi dua kubu yakni, kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko.
Hal tersebut membuat sejumlah pihak memberikan penilaian terhadap masing-masing kubu dalam penyelesaian kisruh tersebut.
Salah satunya yakni, mantan Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.
Baca Juga: Disuntik Vaksin AstraZeneca, 3 Nakes Norwegia Ini Malah Alami Gejala Tak Biasa
Ruhut Sitompul buka suara perihal penunjukan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai Kuasa Hukum Partai Demokrat.
Melalui keterangannya di Twitter ia mengatakan bahwa penunjukan Bambang Widjojanto menunjukan kedangkalan wawasan politik yang dimiliki oleh kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Dangkalnya wawasan politik kelompok AHY menggunakan jasa hukum BW yang kerjanya nembak kiri nembak kanan tidak pernah fokus membela pemberi kuasa dan akhirnya gatot, gagal total," katanya dikutip Galamedia Minggu, 14 Maret 2021 dari akun Twitter @ruhutsitompul.
Baca Juga: Hari Raya Nyepi, Bandara I Gusti Ngurah Rai Ditutup Sementara Hari Ini
Baca Juga: Usai Tuai Kritik Soal Siaran Langsung Lamarannya, Atta Halilintar Buka Suara
Selain itu, politisi yang pernah menyebut dirinya sempat jadi 'anjing penjaga' Partai Demokrat dan SBY itu juga menyatakan keyakinannya.
Menurutnya, Moeldoko akan disahkan menjadi Ketua Umum oleh Kemenkumham, sebagaimana diberitakan Galamedia.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Sebut Wawasan Politik Kubu AHY Dangkal, Ruhut Sitopul Yakin Moeldoko Disahkan jadi Ketum".
"Aku yakin Ketua Umum PD hasil KLB Sibolangit, Bpk Moeldoko di syahkan Bpk Yasonna Menteri Hukum dan HAM, MERDEKA," katanya.
Seperti diketahui, Partai Demokrat pimpinan AHY menggandeng Bambang Widjojanto yang juga merupakan mantan Wakil Ketua Umum KPK sebagai salah satu dari tim kuasa hukumnya.
Namun begitu, sehari pasca penunjukkan itu dan mendampingi Partai Demokrat melayangkan laporan beberapa kader yang menggelar KLB, Bambang sudah menuai banyak kontroversi.
Pasalnya, dalam salah satu pernyataannya, Bambang menganggap bahwa apa yang terjadi pada Partai Demokrat adalah suatu pelanggaran yang serius.
Bahkan, ia sempat menyebut istilah 'brutalisme demokrasi' hingga mendapat protes dari Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin.*** (Rizwan Suandi/Galamedia.Pikiran-Rakyat.com)