PR BEKASI – Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah ikut menanggapi rencana pemerintah yang akan melakukan impor 1 juta ton beras.
Febri Diansyah mengungkapkan bahwa pernah ditemukan sejumlah kasus korupsi yang terkait dengan kebijakan impor.
Febri Diansyah membeberkan tindak korupsi yang pernah terjadi korupsi itu mulai dari impor daging hingga tekstil.
"Ada beberapa kasus korupsi terkait kebijakan impor, mulai dari impor daging, ikan, gula, bawang putih sampai tekstil," kata Febri Diansyah sebagaiamana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @febridiansyah, Rabu, 17 Maret 2021.
Baca Juga: Heran Hingga Kini Anies Baswedan Belum Diperiksa, Guntur Romli: Kok Kesannya Kebal dari KPK Ya?
Baca Juga: Habib Rizieq Walk Out dari Sidang, Abdillah Toha: HRS Pilih jadi 'Martir', Rugikan Diri Sendiri
Febri Diansyah berharap kasus korupsi itu tidak bertambang seiring dengan rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah saat ini.
Febri Diansyah berpesan bahwa kasus korupsi yang dulu terjadi menjadi pelajaran berharga dalam mengambil kebijakan impor.
"Semoga tidak bertambah dan kasus-kasus tersebut dapat menjadi pembelajaran sebelum mengambil kebijakan impor, terutama pangan dan kebutuhan pokok," kata Febri Diansyah.
Sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan, rencana impor beras tersebut belum pasti berjumlah satu ton.
Sebab, jelasnya, kebutuhan impor beras harus merujuk pada dinamika stok dan harga di dalam negeri.
"Pokoknya saya ingatkan, ini adalah mekanisme pemerintah, bukan berarti kita menyetujui suatu jumlah untuk impor serta merta itu diharuskan impor segitu. Tidak," ujar Lutfi dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 15 Maret 2021.
Lutfi mengatakan rencana ini impor beras sebenarnya untuk menambah stok beras Bulog atau lebih dikenal Iron Stok.
Dengan begitu, lanjutnya, ketika stok menipis dan harga beras tinggi, Bulog telah memiliki cadangan beras.
Kendati begitu, banyak kritikan dari sejumlah pihak terkait rencana impor beras ini, di antaranya dari Mantan Menteri Keluatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Fadli Zon.
Kedua berpendapat bahwa impor tidak perlu dilakukan mengingat sejumlah daerah masih akan menghasilkan panen yang melimpah.
Hasil panen itu disebut cukup menjaga stok beras dalam negeri.
Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bahwa rencana impor beras 1 juta ton ini akan ditunda karena belum bersifat final.***