PR BEKASI - Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siroj, menegaskan kalau dia menolak keras kesepakatan impor beras yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sebanyak satu juta ton karena pasokan dikabarkan berkurang.
Said Aqil Siroj menjelaskan alasannya menolak keras impor beras tersebut, yang pertama adalah kebanyakan dari petani 99 persen warga Nahdlatul Ulama (NU).
Selain itu terkait impor beras, Said Aqil Siroj mengaku telah dihubungi oleh petani dari Karawang dan Indramayu bahwa stok beras masih cukup sangat banyak
"Kemudian begitu ada berita bahwa pemerintah akan MoU dengan pemerintah Thailand impor beras, langsung harga beras turun. Langsung para petani nangis akibat berita, belum terjadi impor baru berita, itu sudah merasakan dampaknya negatif," katanya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube TVNU pada Selasa, 22 Maret 2021.
Baca Juga: Ada Diskon Hingga 90 Persen, Temukan Harga Termurah di Shopee Murah Lebay
Baca Juga: Kecewa dengan Keputusan Mendag, Syahrial Nasution Sebut Rencana Impor Beras dan Garam Bikin Kisruh
Baca Juga: Jimly Asshiddiqie Tak Setuju terhadap Rencana Pemerintah yang Ingin Impor Beras
Dia mengatakan, para tengkulak pun ragu mengambil beras dari petani, sebab menunggu kepastian yang akan terjadi.
Hal ini jelas merugikan para petani yang kebanyakan warga Nahdliyin. Diungkapkan Said Aqil, dia telah menghubungi langsung Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi yang juga salah satu bendahara PBNU.
Harvick setuju dengan sikap Said Aqil yang menolak MoU tersebut, karena dalam data Kementan mencatat stok beras pada akhir 2020 sebesar 7,38 juta ton, sementara perkiraan produksi dalam negeri tahun 2021 sebesar 17,51 ton.
Baca Juga: Absen di Acara Siraman Aurel Hermansyah, Krisdayanti 'Lebih Memilih' Buat Video Klip Baru
Sehingga jumlah total stok beras 24,9 juta ton, adapun perkiraan kebutuhan sebesar 12,33 juta ton sehingga stok beras surplus sebesar 12,56 juta ton di 2021.
"Ini artinya surplus, ngapain impor? Ini kebijakannya siapa ini? Saya bertanda tanya besar untuk apa, untuk kepentingannya siapa, dan kenapa. Ini harus dilaksanakan, untuk kepentingan kelompok tertentu pasti ini, tujuannya, saya tahu lah," ujarnya.
Dia pun meminta tolong agar mendahulukan dan harus memprioritaskan nasib para petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa.
Baca Juga: Cegah Kemunculan Varian Baru Covid-19, Pemerintah Pertimbangkan Batasi Masuknya WNA ke Indonesia
Dikatakannya, kebijakan tersebut alih-alih mendukung petani malah akan semakin menghancurkan nasib mereka.
"Barangkali yang perlu dipertimbangkan lagi adalah kesesuaian data atau lembaga pemerintah, harus segera disinkronkan," ucap Said Aqil Siroj.***