Dukung Adanya Kelompok Oposisi di Indonesia, Pengamat: Penting Cegah Pemerintah Otoriter

PR BEKASI – Keberadaan kelompok oposisi dalam dunia politik Indonesia mendapatkan respon positif dari para ahli.

Hal tersebut dikarenakan kelompok oposisi memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah pemerintahan yang otoriter.

Seperti diketahui pemerintahan yang otoriter tidak cocok dengan Indonesia yang menganut paham demokrasi.

Hal tersebut dikatakan oleh Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung Harist Hijrah Wicaksana di Lebak, Banten, Minggu, 28 Maret 2021.

"Pemerintahan otoriter itu tentu pemerintahan yang tidak demokratis," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.

Baca Juga: Dianggap Cocok Gantikan Moeldoko sebagai KSP, Fahri Hamzah: Jangan Ganggu Orang Pensiun

Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta Malam Ini: Reyna Temukan Lipstik di Kamar Roy, Andin dan Aldebaran Cari Tahu Pemiliknya

Baca Juga: Polisi Konfirmasi Potongan Tubuh Pelaku Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar

Menurut pria yang juga merupakan Ketua STISIP Setia Budhi Rangkasbitung tersebut, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua 2019-2024 dinilai semakin kuat

Hal tersebut dikarenakan saat ini Presiden Jokowi mendapat dukungan dari 80 persen partai koalisi di DPR RI.

Kelompok Partai Koalisi tersebut terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Selain itu, ada juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Tak sampai disitu, Presiden Jokowi juga mendapat dukungan dari partai non parlemen seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Baca Juga: Husin Shihab Sebut Aksi Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar Bagian dari Misi Sebarkan Ketakutan

Kekuatan partai-partai tersebut, tentunya bagi Jokowi dapat memanfaatkan momentum ini sehingga dalam mengambil keputusan di parlemen akan berjalan dengan baik tanpa rintangan berarti.

Bahkan, kebijakan pemerintah nyaris tidak ada penolakan maupun gejolak di parlemen, termasuk pimpinan DPR RI.

Sebab, katanya pula, kekuatan partai oposisi hanya 20 persen dan tidak begitu kuat yang terdiri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Ia mengatakan lagi, kekuatan politik Jokowi tentu dikhawatirkan jika tidak dibarengi dengan oposisi dan kritikan dari beberapa elemen.

Artinya, kata dia, dengan tidak adanya kritikan dan kelompok oposisi itu tentu akan melemahkan pemerintahan.

Tanpa kritik dari oposisi, pemerintah bisa saja menjalankan program semaunya dalam mengeluarkan kebijakan, dan itu bisa mengarahkan pada pemerintahan otoriter.

Karena itu, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang sekarang kuat di eksekutif dan legislatif sangat penting diimbangi adanya kritikan dari para aktivis maupun akademisi.

"Saya kira kritikan itu harus ada untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang dinilai nyeleneh." kata dosen Untirta Serang itu pula.***