Network
PR BEKASI – PDI Perjuangan menolak rencana kebijakan impor beras yang digaungkan oleh Menteri Perdagangan M. Lutfi.
Hal tersebut karena kebijakan impor berbanding terbalik dari perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyejahterakan rakyat, padahal bumi, alam, dan segala isinya harus diolah sebaik-baiknya.
Hal tersebut dikatakan oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dalam Webinar Repdem bertajuk “Impor Beras dan Garam: Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente” di Jakarta, Kamis, 25 Maret 2021.
"Bagaimana untuk hal pangan seharusnya kita mampu bereproduksi sendiri, 75 tahun merdeka masa kita harus bergantung terus-menerus pada impor," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: Jelang Bulan Ramadhan, Pemkab Bekasi Pastikan Pasokan Stok Sembako Tercukupi
Dengan sikap partai yang menurutnya selalu kritis terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat, Hasto Kristiyanto juga mengaku banyak masyarakat yang menyebut PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah rasa oposisi.
“Meski PDIP kritis soal impor beras, banyak yang menyebut PDIP partai pemerintah rasa oposisi. Yang disampaikan PDIP dalam konteks berdemokrasi yang sehat,” katanya.
Dirinya kemudian menjelaskan berbagai faktor yang membuat PDI Perjuangan menolak kebijakan impor beras.
Pertama, PDI Perjuangan memegang teguh perkataan dari Bung Karno menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus bisa berdiri di kaki sendiri (berdikari), termasuk dalam hal pangan.
