PR BEKASI – Polemik Partai Demokrat masih menjadi sorotan publik hingga saat ini.
Meskipun diketahui bahwa dokumen Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat ditolak oleh Kementerian hukum dan hak asasi manusia (Kemenkumham) RI.
Hal itu pun sudah dijelaskan langsung oleh Menteri hukum dan hak asasi manusia (Menkumham) RI, Yasonna Laoly.
Baca Juga: Bayar Pajak Kendaraan Online, Simak Syarat dan Caranya
Namun, hingga saat ini kisruh yang terjadi sebelumnya masih diperbincangkan publik.
Yasonna Laoly mengaku bahwa telah menduga kisruh Demokrat sejak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disahkan sebagai Ketua Umum.
Hal itu disampaikan secara blak-blakan dalam acara Karni Ilyas Club yang tayang di kanal Youtube milik Presiden ILC, Karni Ilyas pada Jumat, 2 April 2021 malam.
Baca Juga: Kritik Kehadiran Jokowi dan Prabowo di Pernikahan Atta-Aurel, Farhat Abbas: Suasananya Terasa HUT RI
Yasonna Laoly membeberkan bahwa kelompok-kelompok di Demokrat telah mendatanginya sejak kongres Demokrat menetapkan AHY sebagai ketua umum partai.
“Pada saat hasil Kongres yang lalu, yang menetapkan AHY dan kepengurusan itu, Teuku Rifky sebagai Sekjen, beberapa minggu kemudian sudah datang kelompok-kelompok Demokrat, ada pendiri, ada ini,” ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Karni Ilyas Club, Sabtu 3 April 2021.
Yasonna Laoly mengatakan bahwa kelompok-kelompok tersebut datang, untuk mengadukan kongres Demokrat yang dinilai tidak benar.
Baca Juga: Bangga, 5 Camilan Asal Jawa Barat Tembus Pasar Korea Selatan dengan Harga Jual 850 Juta
Baca Juga: Fahri Hamzah Temui Gibran, Amien Rais: Bagaimana Mungkin Tokoh Politik Kelas Berat Sampai Sowan?
Tetapi, kelompok-kelompok yang tidak puas dengan hasil kongres Demokrat tersebut datang saat Kemenkumham telah mengesahkan AHY sebagai ketua umum Demokrat.
“Datang kepada saya mengatakan, ‘Itu kongresnya enggak benar, itu kongresnya begini, tidak apa, hanya asal ketok, tidak dibahas AD ART, gitu ya'. Itu setelah kita tetapkan kepengurusan, setelah kita sahkan,” kata Yasonna Laoly.
Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa langkah tersebut seharusnya dilakukan sebelum Kemenkumham mengesahkan hasil kongres Demokrat ,sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Kisruh Demokrat Terjadi Sejak Penetapan AHY, Menkumham: Dugaan Saya Benar, Gejolak itu Terbawa Terus".
Sehingga, Yasonna Laoly memerintahkan kelompok-kelompok oposisi tersebut untuk mengajukan gugatan di PTUN.
Baca Juga: Tingkatkan Minat Baca, Pemkab Bekasi Sediakan Perpustakaan Digital bagi Pelajar
“Saya katakan, ‘Kalian ribut setelah disahkan, kalau tadi datang kalian dengan bukti-bukti sebelum kita sahkan, tentu kita akan teliti'. Kalau ini enggak, kita udah sahkan, saya tidak bisa batalin itu. ‘Kamu gugat PTUN’, saya bilang. ‘Gugat di PTUN aja, gak bisa Menkumham’,” kata Yasonna Laoly.
Sejak kejadian itu, dia pun mengaku telah merasakan akan ada kisruh di dalam partai Demokrat, karena tidak ada nama senior-senior lama partai yang masuk kepengurusan AHY.
“Nah, dari situ saya sudah rasakan, jujur setelah melihat komposisi yang ada di kepengurusan AHY sekarang, saya ingat loh ‘Ini senior-senior lama kok enggak ada?’ tapi itu kan hasil kongresnya ya itu urusan mereka,” ucap Yasonna Laoly.
Meski begitu, dia tidak mau ikut campur karena urusan itu adalah masalah internal Demokrat, dan Pemerintah tidak bisa ikut campur.
“Saya lihat kan daftar kepengurusan, ini komandan-komandan lama, itu kok enggak. Tapi ya kalau itu memang keputusan kongres mereka, menurut saya kan begitu. Saya kan gak boleh masuk di situ, saya sahkan saja,” ujar Yasonna Laoly.
Dia mengatakan bahwa pihaknya hanya mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Dan dugaan saya bener, gejolak itu terbawa terus, hanya mungkin belum matang banget, gitu saja. Ini matang, tapi belum sempurna,” kata Yasonna Laoly.*** (Eka Alisa Putri/Pikiran-Rakyat.com)