PR BEKASI – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tengah mwnjadi sorotan saat ini.
Pasalnya, Anies Baswedan dikabarkan akan menaikkan pendapatan Aparatur Sip Negara (ASN) Pemerintah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Selanjutnya, Anies Baswedan pun mengatakan dengan menaikkan pendapatan, artinya ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah memenuhi kebutuhan finansial.
Sehingga lanjut Anies Baswedan, tidak ada lagi alasan bagi ASN di lingkungan Pemprov Jakarta untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Hal tersebut diungkapkan Anies Baswedan saat menyampaikan pemaparan secara virtual dalam diskusi 'Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah' di Yogyakarta, Kamis 8 April 2021.
"Tidak ada toleransi sedikit pun pada siapa saja yang terlibat dalam praktik ini, khususnya di Jakarta karena kebutuhan sudah terpenuhi sehingga tidak ada alasan lagi untuk melalukan praktik korupsi," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Anies Baswedan juga mengungkapkan, menaikkan pendapatan para ASN di lingkungan Pemprov Jakarta dinilai sebagai solusi untuk menutupi berbagai kebutuhan mereka.
Adanya kenaikan pendapatan itu, Anies Baswedan berharap mampu menghilangkan praktik korupsi dengan motif menutup kebutuhan rumah tangga, sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Naikkan Pendapatan ASN Pemprov Jakarta, Anies Baswedan: Tidak Ada Alasan Lagi untuk Korupsi".
"Dibuat cukup intinya, jangan sampai (pendapatan) kurang. Kalau kurang di situlah rongga (korupsi) paling besar," kata Gubernur Anies Baswedan, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Kendati demikian, selain karena kebutuhan Anies Baswedan menyebut masih ada dua motif korupsi lainnya, yakni korupsi karena faktor keserakahan dan korupsi karena sistem yang terbangun.
Gubernur Jakarta itu mengatakan, untuk menghadapi korupsi yang berangkat dari keserakahan, tidak ada cara lain kecuali dengan hukuman berat disertai sanksi yang tegas tanpa pandang bulu.
"Karena keserakahan itu tidak ada ujungnya maka cara menghadapinya dengan hukuman yang berat," ucapnya.
Sedangkan, untuk korupsi berlangsung yang disebabkan oleh sistem, Anies Baswedan menilai diperlukan adanya pembenahan secara sistemik di internal pemerintahan setiap daerah.
Untuk mencegah korupsi model itu, Pemprov Jakarta telah menerapkan gerakan digitalisasi di semua level kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai pengadaan sehingga lebih transparan dan mudah dikontrol.
"Korupsi karena sistem ini bukan karena kebutuhan, bukan karena keserakahan tetapi karena proses yang dikerjakan dan kondisi yang dihadapi bisa membuat dirinya dinilai bahkan terjebak di dalam praktik korupsi," katanya.
Anies Baswedan juga mengakui meski kebutuhan telah dipenuhi, upaya pencegahan beserta sistem juga telah diperkuat, pemerintah daerah masih akan menghadapi tantangan karena kreativitas koruptor terus bermunculan untuk mencari celah.
Maka dari itu, ia menegaskan, jika tetap muncul korupsi di lingkungan Pemprov Jakarta maka tidak akan ada toleransi karena berbagai kebutuhan ASN telah dipenuhi disertai dengan sistem yang telah disiapkan.
"Yang dilakukan Pemprov sederhana, langsung yang bersangkutan diberhentikan, yang bersangkutan diganti, proses hukum dijalankan," ujarnya.*** (Ayu Nur Anjani/Pikiran-Rakyat.com)