PR BEKASI – Beberapa waktu belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan munculnya informasi yang menyebutkan beberapa nama pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Tes wawasan kebangsaan tersebut merupakan bagian dari proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Kabar tersebut dibenarkan oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Giri Suprapdiono dalam diskusi Polemik Trijaya Dramaturgi KPK di Jakarta, Sabtu, 8 Mei 2021.
Dirinya mengatakan ada 75 nama pegawai KPK yang tidak lolos dalam TWK, termasuk dirinya sendiri.
Baca Juga: Wanita yang Doakan Aurel Mati Minta Maaf, Atta: Satu Kali Lagi Buat Masalah, You Know Jalur Mana
"Sama sesuai dengan konpers Ketua KPK bahwa 75 orang tidak memenuhi syarat, memang beberapa nama sama dengan apa yang di media," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Selain Giri Suprapdiono, beberapa nama pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN yaitu Kepala Biro SDM, termasuk Deputi Koordinasi Supervisi KPK.
"Saya salah satu yang tidak lolos TWK. Termasuk Novel Baswedan kurang lebih begitu," kata Giri Suprapdiono.
Sebagian besar yang tidak memenuhi syarat itu, kata dia, untuk pejabat eselonnya ada delapan orang yang terdiri dari seorang pejabat eselon I (Deputi Koordinasi Supervisi KPK).
Baca Juga: Efek Minum Soda Berlebih Bisa Picu Kematian Menurut Studi Kesehatan
Kemudian tiga pejabat eselon II (Giri Suprapdiono sebagai Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi), Kepala Biro SDM dan Direktur Pembinaan Jaringan Antar Komisi.
Berikutnya, untuk eselon III, yakni Kabag Perancangan Perundang-undangan, Kabag SDM, dan beberapa nama lainnya.
"Sebenarnya yang menarik adalah hampir semua kasatgas yang berasal dari KPK, tujuh kasatgas penyidikan dan dua kasatgas penyelidikan juga merupakan bagian dari 75 itu tadi," kata Giri Suprapdiono.
Selain itu, nama-nama seluruh pengurus inti dari Wadah Pegawai KPK, lanjut dia, juga termasuk dalam 75 nama yang tidak lolos TWK tersebut.
"Pegawai tetap yang dites, sementara pegawai yang diperbantukan dari kepolisian dan pegawai negeri yang diperbantukan dari kementerian lain tidak dites," katanya.
"Jadi, pegawai tetap, misalnya polisi yang mengundurkan diri dan memutuskan menjadi pegawai KPK dites kembali," sambungnya.
Sebelumnya, diinformasikan bahwa KPK segera mengumumkan hasil tes wawasan kebangsaan pegawainya dalam proses alih status menjadi ASN sebagai bentuk transparansi.
Hasil tes tersebut merupakan penilaian dari 1.349 pegawai KPK yang telah mengikuti tes yang merupakan syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.
Hal tersebut sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Media dan publik diminta berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK terkait dengan hasil tes wawasan kebangsaan tersebut.***