PR BEKASI - Polemik soal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlarut hingga saat ini.
Merespons polemik TWK KPK tersebut, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan akan lebih baik jika lembaga antirasuah itu lebih fokus kepada kerja-kerja anti korupsi di Indonesia.
Dia meminta KPK tidak perlu memusingkan polemik TWK yang menuai respons dari berbagai pihak itu.
Baca Juga: Beda Jawaban dengan BKN Soal TWK, Wakil Ketua KPK Tidak Bisa Jawab Saat Dicecar Komnas HAM
"Fokus kerja saja. Pekerjaan rumah KPK itu masih banyak," katanya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara pada Jumat, 18 Juni 2021.
Menurutnya, pelaksanaan TWK hanya menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Kemudian, pelaksana teknisnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan beberapa asesor.
Baca Juga: Firli Bahuri Berjanji KPK Akan Sita Seluruh Harta Kekayaan Milik Para Koruptor
Artinya, kata Hendardi, KPK tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan KPK. Apalagi ada anggapan bahwa itu adalah kemauan Ketua KPK Firli Bahrui yang menurutnya itu keliru.
"Saya kira itu keliru, kalau dikatakan bahwa ini kemauan pak Firli dan KPK," katanya.
Untuk diketahui, 75 pegawai KPK tidak lulus tapi kemudian dikoreksi lagi menjadi 51 pegawai atau sekitar 5.4 persen dari total pegawai.
Baca Juga: KPK Disebut Membangkang dan Mengelak Panggilan Komnas HAM, Abdillah Toha: Mendirikan Negara Sendiri?
Namun, pegawai yang tidak lulus dinilainya bermanuver politik daripada membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
Hendardi menyakini kinerja lembaga antirasuah tersebut tidak akan terganggu dengan adanya polemik TWK yang diadukan sejumlah pegawai KPK ke Komnas HAM dan beberapa instansi lainnya.
"Polemik ini tidak akan mengganggu kinerja KPK." ujarnya.***