PR BEKASI – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon menyoroti penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Fadli Zon pemerintah seringkali salah memprediksi penyebaran Covid-19.
Bahkan Fadli Zon menyebutkan kesalahan tersebut sudah terjadi sejak awal tahun 2020.
Hal tersebut disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon.
Baca Juga: BEM UI Dipanggil Rektorat Gara-gara Poster Jokowi, Fadli Zon: Sungguh Memalukan
“Prediksi pemerintah soal Covid 19 sejak awal tahun lalu seringkali (selalu) salah,” kata Fadli Zon sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitternya, Jumat, 2 Juli 2021.
Fadli Zon menuturkan jika serius, seharusnya penanganan Covid-19 langsung dipimpin oleh Jokowi.
“Kalau mau serius, harusnya Presiden @jokowi langsung memimpin penanganan Covid ini,” tutur Fadli Zon.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini di luar prakiraan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Menko Luhut usai ditunjuk Presiden Jokowi sebagai koordinator Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Jujur kami tidak memprediksi setelah Juni tahun ini terjadi lonjakan lagi. Itu yang kami ketahui, banyak ketidaktahuan kita mengenai covid,” kata Luhut dalam keterangannya secara daring, Kamis, 1 Juni 2021.
Mengantisipasi lonjakan Covid-19, Pemerintah memberlakukan kebijakan PPKM Darurat terhitung 3 Juli-20 Juli 2021.
Selama PPKM Darurat, Jokowi menginstruksikan Luhut untuk memprioritaskan masyarakat menengah ke bawah dalam penanganan pandemi ini.
Baca Juga: Kasus Antigen Bekas, Menko PMK Minta Perketat Pengawasan Limbah Medis
Menko Luhut pun telah menggelar rapat bersama kementerian terkait untuk kembali menggulirkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.
"Kami sudah rapat mengenai bansos. Kami sepakat bansos akan digulirkan lagi," ujar Menko Luhut.
Sebagai informasi, ketentuan kebijakan PPKM Darurat ini akan membatasi mobilisasi masyarakat diantaranya:
Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen work from home (WFH).
Baca Juga: Fadli Zon: PTM Juli Nanti Adalah Keputusan Tergesa-gesa, Berisiko, dan Berbahaya
Lalu, sektor-sektor esensial diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen.
Adapun yang dimaksud sektor esensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.
Sementara untuk sekolah, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online.
Kemudian, tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
Dan fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.***