PR BEKASI – Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid menanggapi usulan dari Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara.
Diketahui, Beka Ulung Hapsara mengusulkan Alissa Wahid beserta dua nama lainnya kepada Jokowi untuk menjadi panel ahli yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengatasi pandemi Covid-19.
Alissa Wahid mengatakan bahwa tidak perlu menjadi panel ahli.
Akan tetapi, lanjutnya, sosok yang paham kondisi lapangan seperti dosen UGM, Rimawan diajak bicara terus oleh pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Alissa Wahid melalui akun Twitternya @AlissaWahid.
“Menurutku tidak harus jadi panel ahli. Tapi yang paham lapangan seperti mas @RimawanP, diajak bicara terus saja,” ucap Alissa Wahid sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitternya, Senin, 5 Juli 2021.
Alissa Wahid mengaku siap menyampaikan kondisi apa adanya, jika diberikan tugas.
“Saya masih belum ada apa-apanya, tapi kalau saya ditugasi buat sampaikan hal apa adanya, ya bisa,” tutur Alissa Wahid.
Cuitan itu pun mendapatkan tanggapan dari Beka Ulung Hapsara.
Baca Juga: Komnas HAM Dituduh Tebang Pilih Kasus, Beka Ulung Hapsara Beberkan Fakta Sesungguhnya
Beka Ulung Hapsara menekankan bahwa yang menjadi poin utama dari usulannya adalah pemerintah membuka ruang untuk masyarakat sipil yang berkompeten.
Dengan demikian, kebijakan pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 akan lebih tepat sasaran.
“Poinnya, pemerintah membuka ruang kepada kawan-kawan yang punya pengalaman dan pengetahuan lebih di lapangan dalam mekanisme kerja penanganan pandemi ini,” kata Beka Ulung Hapsara dikutip dari Twitter @Bekahapsara.
“Memastikan kerja pemerintah responsif dan tepat sasaran,” ujar Beka Ulung Hapsara melanjutkan.
Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara memberikan saran untuk menanggulangi pandemi Covid-19.
Menurut Beka Ulung Hapsara, situasi pandemi yang terjadi sekarang masih belum membaik.
Baca Juga: Alissa Wahid Sebut Kekejaman yang Dilakukan Israel terhadap Palestina Didukung 'Pemain Global'
Oleh karena itu, Beka Ulung Hapsara meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melibatkan masyarakat sipil yang kompeten untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pengendalian pandemi Covid-19.
Beka Ulung Hapsara mengajuk tiga nama yang dianggap layak mengisi posisi tersebut.
Tiga nama itu yakni, jurnalis Ahmad Arif, putri Gus Dur, Alissa Wahid, dan Founder CISDI, DIah Satyani Saminarsih.
Hal tersebut disampaikan Beka Ulung Hapsara melalui akun Twitternya @Bekahapsara.
“Pak @jokowi, karena kondisi pandemi yang belum membaik, saatnya pemerintah memberi ruang kepada kawan-kawan masyarakat sipil untuk duduk sebagai panel ahli yang terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan,” kata Beka Ulung Hapsara.
“Saya usul mas @aik_arif, mbak @AlissaWahid dan Mbak @DiahSaminarsih untuk duduk di dalamnya,” ucap Beka Ulung Hapsara.
Baca Juga: Politisi Demokrat Sebut Makam Gus Dur Dibiayai Negara, Alissa Wahid: Jangan Asal
Beka Ulung Hapsara menilai bahwa saat ini penting bagi pemerintah untuk melihat pandangan lain terkait penanggulangan pandemi Covid-19.
“Penting bagi pemerintah untuk mendengarkan perspektif lain dalam penanganan pandemi ini,” ujar Beka Ulung Hapsara
Beka Ulung Hapsara mengatakan pada proses pengambilan keputusan tidak hanya berpacu pada satu laporan satu arah.
Baca Juga: Seluruh Aktivitas FPI Dilarang, Alissa Wahid: Ujaran Kebencian dalam Pidatonya Sudah Kriminal
Akan tetapi harus melihat realitas di lapangan yang bisa disampaikan oleh masyarakat umum
“Tidak hanya didasarkan pada laporan satu arah saja tetapi juga mendengarkan mereka yang tahu realitas di lapangan dan memiliki jaringan akar rumput kuat,” tutur Beka Ulung Hapsara.***