PR BEKASI - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang diterapkan sejak Sabtu, 3 Juli akan berakhir pada hari ini.
Kendati demikian, pemerintah hingga saat ini belum memberikan keputusan resmi terkait PPKM Darurat diperpanjang atau tidak.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan opsi selain PPKM Darurat.
"Masyarakat diajak untuk disiplin dan peduli. Pemerintah kebijakannya juga diperjelas, sehingga masyarakat mudah untuk menjalankan," katanya dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari laman DPR RI pada Selasa, 20 Juli 2021.
Ungkapnya, pengetatan protokol kesehatan benar-benar harus ditegakkan. Misalnya, terkait kebijakan work from home maupun work from office.
Selain itu, dia menyoroti dampak PPKM Darurat yang dikhawatirkan akan semakin meresahkan masyarakat.
Baca Juga: Viral! Satpol PP Nyaris Diamuk Massa saat Razia PPKM Darurat, Gegara Angkut Gerobak Pedagang Cilok
"Soal PPKM Darurat, ini kita serba salah," tutur dia.
Pasalnya, banyak masyarakat yang perlu ke luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, bantuan sosial (bansos) saat PPKM Darurat juga belum kunjung cair.
"Dua minggu PPKM Darurat sangat menyulitkan masyarakat yang harus mencari nafkah harian. Mengingat bansos belum juga cair," ujarnya.
Baca Juga: Selama PPKM Darurat, Kemenag Kabupaten Bekasi Menutup Sementara Pelayanan Pendaftaran Nikah
Namun apabila PPKM Darurat tidak kembali diberlakukan, maka angka penyebaran Covid-19 berpotensi terus meningkat.
"Namun, kalau tidak diperpanjang, penyebaran virus ini juga luar biasa hingga menyebabkan rumah sakit penuh, banyaknya pasien isoman yang tidak terurus," kata dia.
"Selain itu kita juga kekurangan oksigen, obat bahkan para nakes sudah lelah luar biasa," lanjutnya.***