PR BEKASI – Proyek pembangunan infrastruktur pariwisata Jurassic Park di Taman Nasional (TN) Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapatkan banyak penolakan dari berbagai lapisan warga.
Tak hanya itu, Komite Warisan Dunia (UNESCO) turut meminta pemerintah Indonesia menghentikan semua proyek pembangunan tersebut karena berpotensi mengancam kelestarian di TN Komodo.
Permintaan penghentian pembangunan proyek Jurassic Park oleh UNESCO tersebut juga didukung oleh anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan.
Johan Rosihan mengatakan pemerintah harus mengikuti arahan dari UNESCO dan meninjau ulang proyek pembangunan Jurassic Park tersebut.
Baca Juga: Bisa Rusak Habitat Komodo, UNESCO Peringatkan Indonesia Hentikan Pembangunan Jurassic Park di NTT
“Pemerintah harus memastikan kebijakan pengembangan pariwisata Pulau Komodo berbasis ilmu pengetahuan dan menerapkan strategi yang memprioritaskan kelestarian Komodo,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs resmi DPR, Jumat, 13 Agustus 2021.
Johan Rosihan juga mempertanyakan alasan pemerintah yang menetapkan Kawasan Loh Buaya di Pulau Rinca sebagai pembangunan Jurassic Park tersebut.
Padahal, menurut ketua DPP PKS tersebut masih banyak lokasi di TN Komodo yang kawasannya dengan dengan pemukiman penduduk.
Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat di sekitar TN Komodo dapat merasakan dampak peningkatan infrastruktur tersebut.
Baca Juga: Bantah Adanya Pembangunan 'Jurassic Park' di Pulau Rinca, TNK: Saya yang Pertama Menentang
“Pemerintah harus segera memperbaiki strategi pengelolaan wisata alam Loh Buaya agar menggunakan konsep pariwisata berkelanjutan dan penerapan AMDAL yang sesuai dengan standar Pusat Warisan Dunia,” katanya.
Johan Rosihan juga meminta pemerintah memberikan penjelasan pada warga terkait proses revisi zonasi yang dilakukan di Pulau Rinca dan di Pulau Tatawa
Proses revisi zonasi tersebut telah membuat berkurangnya ruang publik dari 14.35 hektar menjadi 3.45 hektar di dua pulau tersebut, sedangkan ruang usaha bertambah menjadi 17.5 hektar.
“Saya menilai perubahan zonasi di Kawasan Taman Nasional Komodo harus dilakukan berdasarkan kajian ilmiah dan scientific based demi masa depan ekosistem Pulau Komodo sebagai situs warisan dunia,” katanya.
Baca Juga: Sindir Pembangunan 'Jurassic Park', Bintang Emon: Ambil Aja Bos Semuanya, Duitin Semuanya
Anggota DPR asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut mengaku bingung dengan rencana pemerintah yang ingin menjadikan TN Komodo sebagai Kawasan wisata kelas atas.
Dirinya menambahkan bawah pemerintah tak memiliki konsep dan strategi pengelolaan dalam pembangunan Jurassic Park tersebut.
Hal tersebut juga dipersoalkan oleh UNESCO bahwa indikasi model pariwisata yang diinginkan pemerintah adalah pariwisata massal.
“Pemerintah harus mengutamakan agar ekosistem Komodo tetap terjaga dengan mengedepankan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan konservasi tersebut,” katanya.
Baca Juga: Ungkap Rasa Kecewa Atas Pembangunan Jurassic Park, Melanie Subono: Maafkan Kami Komodo
Tak sampai di situ, dirinya juga meminta pemerintah untuk memperhatikan strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan kegiatan konservasi, perlindungan, dan pengawasan.
Saat ini, diketahui TN Komodo yang mempunyai luas 170.300 hektar tersebut hanya memiliki jumlah SDM sekitar 120 orang.
Terakhir, dirinya meminta pemerintah untuk mendukung produk kerajinan lokal dan meningkatkan kapasitas pemandu wisata lokal agar kawasan TN Komodo semakin maju.***