PR BEKASI - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum lama ini jadi sorotan.
Dikabarkan jika RKUHP akan segera disahkan oleh Pemerintah dan DPR.
Kabar Pemerintah dan DPR yang akan mengesahkan rancangan RKUHP ini kini hangat disorot.
Beredar kabar jika Pemerintah dan DPR berencana untuk mengesahkannya pada bulan Juli 2022.
Baca Juga: Mengenal Rancangan KUHP Baru, Memuat Larangan Menghina Pemerintah
Terdapat salah satu pasal yang jadi sorotan, berisi tentang ancaman penjara bagi masyarakat yang menghina Pemerintah.
Hal itu sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat-Bekasi.com dari Pikiran Rakyat, dari situs Reformasi KUHP berikt pasal 240 yang berbunyi:
"Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap Pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV".
Baca Juga: Spoiler Lengkap One Piece 1053: Identitas Ryokugyu Terungkap, Greenbull Ternyata Memiliki Pedang
Kemudian terdapat penjelasan terkait 'keonaran', yang berbunyi:
"Yang di maksud dengan "keonaran" adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara".
Bahkan jika tindakan penghinaan tersebut dilakukan melalui Media Sosial hukumannya akan bertambah menjadi 4 tahun. Ini seperti yang tercantum dalam pasal 241:
Baca Juga: Link Live Streaming Piala Presiden 2022: Persita vs PSS Sleman, Kick Off Pukul 16.00 WIB
"Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atay gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan melalui teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketauhi umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V".
RKUHP in disebut sesuai dengan keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menurut Arteria Dahlan selaku anggota komisi III DPR RI.
Baca Juga: Doctor Strange 2 dan Spider Man Akan Tayang di Disney Plus Hotstar, Ada No Way Home?
"Di pastikan RUU ini harus beradab dan tetap humanis Kami pun telah mendengar keluh kesah serta aspirasi masyarakat," katanya pada 7 Juni 2022.
"Jadi selalu memberi ruang dalam berdialektika kebangsaan" ucap Arteria.
Politisi dari partai PDIP tersebut, menyebutkan bahwa RUU ini telah taat asas dan mampu menjadi instrumen yang baik di mata hukum.
Baca Juga: Rahasia Kehidupan Peter's Spidey Terungkap dalam Spider-Man: No Way Home, Simak Jadwal Tayangnya!
Ia pun mengapresiasi positif RUU ini sebagai bentuk legalisasi DPR yang fenomenal dan revolusioner.***
Sebelumnya artikel ini telah tayang di Pikiran Rakyat dalam "RKUHP: Hina Pemerintah Dipenjara 3 Tahun, Sebar di Media Sosial Hukuman Naik Jadi 4 Tahun"