PR BEKASI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Kawasan Industri Terpadu Batang dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah Selasa, 30 Juni 2020.
Kawasan yang berada di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang tersebut dikembangkan selain untuk menjadi salah satu tumpuan pengembangan industri di Indonesia.
Pengembangan kawasan itu juga diharapkan bisa memberi kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat setempat.
Baca Juga: Bunuh dan Buang Mayat Kekasihnya di Karawaci, Pelaku Terancam Hukuman Mati
"Kenapa kita buka kawasan industri di Batang ini? Satu jawabannya. Kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Cipta lapangan kerja, itu yang kita tuju," kata Jokowi dalam sambutannya seperti dikutip Pikiranrakyat-bekasi.com dari situs resmi Kominfo 1 Juli 2020.
Pengembangan kawasan di wilayah tersebut salah satunya juga dimaksudkan untuk menyiapkan lokasi untuk perusahaan-perusahaan multinasional yang belakangan banyak melakukan relokasi dari Tiongkok ke sejumlah negara lainnya.
Setidaknya, kurang lebih 4.000 hektare lahan disiapkan pemerintah untuk pengembangan kawasan industri terpadu ini.
Baca Juga: Yuk Gunakan Bongsang untuk Belanja, Kearifan Lokal yang Cocok Jadi Pengganti Kantong Plastik
Pada fase pertama, 450 hektare dari jumlah tersebut disiapkan untuk membangun tiga zona, yakni manufaktur dan logistik, inovasi dan ekonomi kreatif, serta industri ringan dan menengah.
“Kita akan siapkan kurang lebih 4.000 hektare di sini dan untuk tahapan pertama akan disiapkan kurang lebih 450 hektare terlebih dahulu,” ujar Jokowi.
Sebagai salah satu nilai tambah dan daya saing, pemerintah mengonsepkan kawasan industri ini untuk memudahkan investor masuk ke Indonesia.
Baca Juga: Jadi Wilayah Zona Hijau Pertama di Jabar, Sukabumi Diharapkan Jadi Percontohan Aktivitas Normal
Nantinya, urusan perizinan akan dipegang langsung oleh pemerintah dan para investor hanya perlu menyewa tanah dalam jangka panjang di kawasan khusus industri yang telah disiapkan tersebut.
“Sudah saya perintahkan kepada menteri dan Kepala BKPM untuk industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok ke Indonesia baik itu dari Jepang, Korea, Taiwan, Amerika, atau dari negara manapun berikan pelayanan yang sebaik-baiknya,” imbuhnya.
Saat ini, Indonesia diharuskan meningkatkan daya saingnya untuk dapat mendatangkan investasi yang pada akhirnya akan membuka lapangan kerja.
Baca Juga: Resmi Jadi yang Pertama di Dunia, Genichi Mitsuhashi Lulus karena Ikuti Jalan Para Ninja
Jokowi mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan negara-negara lainnya yang juga sibuk berbenah untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi investasi yang masuk ke negara mereka.
Tahun 2019 lalu, dari sekian banyak perusahaan multinasional yang merelokasi bisnis mereka dari Tiongkok, tak satupun dari perusahaan-perusahaan itu yang memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia.
“Kalau mereka mengurus izin di sana satu bulan, ya kita bisa seminggu. Kalau mereka ngurus di tempat lain seminggu, ya kita harus bisa sehari dua hari. Harus memiliki sebuah competitiveness yang baik,” ucapnya.
Baca Juga: Demo Penolakan TKA Tiongkok Kian Memanas, KSPI Pertanyakan Alasan Tak Pakai Lulusan Kampus Lokal
“Jangan sampai peristiwa tahun lalu terjadi lagi. Ada relokasi dari Tiongkok 33 perusahaan, kita satupun enggak dapat,” sambung Jokowi.
Untuk diketahui, saat ini terdapat tujuh perusahaan yang sudah memastikan merelokasi usaha mereka ke Indonesia.
Diperkirakan relokasi tersebut akan mendatangkan nilai investasi sebesar 850 juta dollar AS dan mampu menyerap kurang lebih 30.000 tenaga kerja lokal.
Baca Juga: Facebook Dituding Perkuat Posisi Warga Kulit Putih, Mark Zuckerberg Kehilangan Rp 100 Triliun
Bidang usaha perusahaan yang akan relokasi tersebut meliputi industri elektronika, audio dan video, lampu dengan tenaga surya, hingga suku cadang kendaraan bermotor yang semuanya berorientasi ekspor.
Selain itu, terdapat 17 perusahaan lain yang menyatakan komitmen untuk melakukan relokasi atau diversifikasi usaha mereka ke Indonesia.
“Ini juga saya sampaikan ke para menteri dan Kepala BKPM untuk terus dilayani dan dikejar. Disampaikan fasilitas-fasilitas apa yang ingin kita berikan baik itu urusan lahan, izin, listrik, gas, dan yang lain-lain,” tutur Joko Widodo.***