Terlibat Penyerangan Polsek Ciracas, Amnesty Internationa Indonesia: TNI-Polri Harusnya Jadi Teladan

30 Agustus 2020, 20:22 WIB
Kondisi Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur pasca-serangan pada Sabtu 29 Agustus 2020 dini hari. Sejumlah petugas Brimob tampak menjaga kawasan Markas Polsek Ciracas dengan ketat. /ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

 

PR BEKASI – Terkait terlibatnya oknum TNI AD dalam penyerangan di Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamis angkat suara.

Menurut Usman Hamid, TNI dan Polri sudah seharusnya menjadi teladan dalam kepatuhan kepada aturan hukum jika terjadi permasalahan.

Dia juga menegaskan pentingnya penegakan hukum, baik yang menyangkut kalangan sipil maupun anggota aparat keamanan.

Dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Usman Hamid mengungkapkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Baca Juga: Berbeda Pandangan dengan Megawati Soekarnoputri, Fadli Zon Sebut KAMI Vitamin Bagi Demokrasi

“Tiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Meskipun yang melakukan tindakan hukum tersebut adalah anggota TNI dan Polri,” ucap Usman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 30 Agustus 2020.

Usman yang merupakan mantan Ketua KontraS itu pun mengatakan bahwa pelanggaran tersebut bukanlah dilakukan oleh institusi atau lembaga, melainkan individu, sehingga institusi yang menaungi pelaku harus menegakkan hukum yang setegak-tegaknya.

Maka dari itu menurutnya salah besar jika institusi memberikan perlindungan kepada anggotanya yang melakukan tindakan pelanggaran hukum.

Baca Juga: Diduga Terlibat Penyerangan di Mapolsek Ciracas, Kasad TNI: 12 Oknum TNI AD Ditahan di Guntur

“Institusi yang menegakkan hukum, berarti institusi tersebut menjaga martabatnya, menjaga kehormatannya. Sebaliknya, institusi yang melindungi anggotanya dari tindakan hukum, itu sama saja dengan merusak kredibilitas institusi yang bersangkutan,” tutur Usman.

Secara lebih lanjut, Usman Hamid juga mengatakan bahwa tindakan melanggar hukum aparat keamanan seperti kasus penyerangan Kantor Polsek Ciracas bukanlah yang pertama kali terjadi.

Usman berkata jika sejumlah kasus sejenis yang sebelumnya, untuk penyelesaian belum sepenuhnya bersandar kepada hukum, belum transparan kepada publik, sekaligus belum menunjukkan iktikad yang positif dalam konteks pendidikan hukum.

Baca Juga: Ada Bekas Luka Tembak Usai Diserahkan ke Polisi, Edo Kondologit Murka Atas Kematian Adik Iparnya

Dalam hal ini, dia pun mengingatkan TNI dan Polri untuk menjadi teladang dalam kepatuhan kepada hukum.

“Mulai dari cara menyikapi perselisihan, termasuk ketika terjadi sengketa hukum,” ucap Usman.

Dia juga menyinggung mengenai dugaan bahwa penyerangan tersebut dilakukan sebagai dampak dari provokasi pihak-pihak tertentu yang bertujuan merusak keharmonisan TNI dan Polri yang sudah terbina selama ini.

Baca Juga: Edo Kondologit Luapkan Amarah Atas Kematian Adik Iparnya: Tidak Ada Lagi Keadilan di Tanah Papua!

Penyerangan sekaligus kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI terhadap anggota Polri di Polsek Ciracas tersebut, menurut Usman harus benar-benar menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak.

“Jangan sampai hal ini terjadi lagi, salah satu solusinya adalah dengan penegakkan hukum yang transparan. Itu akan membuat aparat hukum berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan yang melawan hukum. Sebaliknya, jika selalu dilindungi oleh isntitusi, maka anggota yang bersangkutan cenderung ‘ringan tangan’ untuk melakukan tindakan yang melawan hukum,” tuturnya.***

Editor: Puji Fauziah

Sumber: Permenpan RB

Tags

Terkini

Terpopuler