PR BEKASI - Walaupun pandemi Covid-19 masih membayangi Indonesia, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dipastikan akan tetap digelar pada 9 Desember 2020.
Awalnya, rencana pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 23 September 2020. Namun, akibat pandemi Covid-19, pencoblosan diundur menjadi 9 Desember 2020.
Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Baca Juga: Timnas U-19 Takluk 0-3 dari Bulgaria, Shin Tae-yong: Tim Ini Masih Berproses
Dan hingga kini, protokol kesehatan dalam agenda nasional di 270 wilayah itu masih menjadi perhatian Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD.
Dirinya mengatakan, pemerintah telah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah guna berjalannya protokol kesehatan saat Pilkada Serentak 2020.
"Tak kurang Rp5 triliun tambahan dana. Kita sudah carikan dana dan sudah terpenuhi. Ini digunakan membiayai perlengkapan dan persiapan tambahan sebagai penunjang pelaksanaan Pilkada 2020 yang sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19," kata Mahfud MD dalam webinar bertajuk "Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal" yang diselenggarakan oleh MMD Initiative pada Sabtu, 5 September 2020, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Mahfud MD menjelaskan, rangkaian protokol kesehatan yang akan dilaksanakan saat Pilkada Serentak 2020 yang dilakukan secara langsung pada Desember nanti sedang dipersiapkan.
Baca Juga: Semburan Air buat Geger Warga Kranggan Bekasi, Warganet Berikan Analisisnya
Pertama, rangkaian protokol kesehatan ternyata turut memengaruhi jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena akan dibatasi.
Kedua, waktu mencoblos akan terjadwal dan tidak serentak pada jam yang sama.
Tujuannya untuk mencegah terjadinya kerumunan dan penumpukan di TPS karena biasanya pemilih yang datang berkerumun. Jadi, saat pencoblosan akan ditentukan jamnya.
“Setiap warga ada jadwalnya masing masing. Sehingga, tak ada yang berdesak-desakkan," kata Mahfud MD yang juga Dewan Pembina MMD Initiative ini.
Baca Juga: Masker Diduga Sebabkan Mata Kering, Kenali Penyebabnya
Ketiga, seluruh petugas TPS dilengkapi alat pelindung diri (APD) dan seluruh pemilih akan diberi sarung tangan.
"Nanti, sarung tangan digunakan saat memilih. Selesai mencoblos, sarung tangannya dibuang, disediakan tempat untuk ini. Tentu saja tetap harus memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Nanti di TPS disediakan tempat cuci tangan, dan ada pula tenaga medis jika sewaktu-waktu diperlukan," ucap Mahfud.
Direktur MMD Initiative Asmai Ishak mengatakan, perlu ditinjau impelementasi justice and democracy di Indonesia melalui Pilkada Serentak.
Sebab, Indonesia sudah beberapa kali menggelar pelaksanaan Pilkada secara serentak dan tahun ini berbeda karena dalam kondisi pandemi.
Baca Juga: Bantuan Sosial Tahap Kedua di Jawa Barat Hampir 100 Persen Sudah Disalurkan
Asmai mengaku khawatir akan tingkat partisipasi pemilih karena begitu banyak protokol kesehatan dan kecemasan masyarakat.
“Kondisi pandemi jangan sampai semakin memperparah dan membelokkan tujuan Pilkada langsung. Yakni, demokrasi berkualitas, yang berkeadilan, dan berkeadaban,” kata Asmai.
Maka dari itu, Asmai mengingatkan pemerintah supaya bersama penyelenggara pemilu dalam meningkatkan kontribusi dan partisipasi masyarakat.
Asmai berharap, meski Pilkada berlangsung dalam kondisi pandemi, hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk melahirkan pemimpin lokal yang dibutuhkan daerah.
Baca Juga: Bantuan Sosial Tahap Kedua di Jawa Barat Hampir 100 Persen Sudah Disalurkan
Selain Mahfud MD, dalam webinar tersebut hadir pula Peneliti Utama LIPI Prof Siti Zuhro, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, Peneliti ICW Donal Fariz, dan Direktur Perludem Khoirunnisa.
Selain itu, lebih dari 150 peserta webinar antusias mengikuti diskusi soal pilkada serentak ini.***