PR BEKASI – MPR RI mendesak pemerintah untuk secepatanya menyiapkan skema vaksinasi massal penangkal COVID-19.
Menurut MPR, hal ini harus cepat dilakukan karena penyebaran virus tersebut semakin meluas sementara proses pengadaan vaksinnya masih sangat terbatas.
Hal itu dikatakan oleh ketua MPR RI, Bambang Soesatyo usai berkunjung ke PT Bio Farma, di Bandung bersama para Pimpinan MPR lainnya, Selasa, 15 September 2020.
Baca Juga: Luhut B Pandjaitan dan Doni Monardo Ditunjuk Presiden untuk Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi
Menurut Bambang Soesatyo, berkat kerjasama Indonesia dengan Tiongkok melalui PT Bio Farma dengan Sinovac Biotech Ltd yang telah menyelesaikan uji klinis tahap I, II dan sekarang masuk tahap III dengan melibatkan 1.620 relawan.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Bambang Soesatyo berharap, vaksin COVID-19 tersebut sudah tersedia dan dapat digunakan oleh masyarakat pada tahun 2021.
"Mengingat bahan baku vaksin baru masuk dari Tiongkok bulan November, maka diharapkan pada Februari 2021 vaksin COVID-19 dari Bio Farma sudah bisa digunakan masyarakat," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta.
Baca Juga: Batal Tampil di Piala AFC U-19, Timnas Indonesia U-19 Tetap Gelar Latihan dengan Intensitas Tinggi
Menurut Bambang Soesatyo, mulai November 2020 hingga Desember 2021, Indonesia akan mendapatkan sekitar 260 juta bahan baku atau "bulk" vaksin CoronaVac dari Sinovac.
Dia menilai, ketersediaan 260 juta bulk tersebut akan membuat Bio Farma bisa memproduksi sendiri 130 juta vaksin dan Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Uni Emirat Arab (UEA) melalui Bio Farma dan G-42 untuk pengadaan 10 juta vaksin Sinopharm pada Desember 2020.
"Kita patut bangga, karena tak semua negara bisa mendapatkan komitmen pengadaan vaksin dari lembaga farmasi terkemuka dunia," ujarnya.
Baca Juga: Dinilai Efektif Sembuhan Tikus, Ilmuwan Temukan Antibodi yang Bisa Netralkan Penyebab Covid-19
Dia mengingatkan, ada 260 juta penduduk Indonesia yang perlu di vaksin, sementara itu kesediaan vaksin yang siap pakai dari Sinovac maupun G-42, jumlahnya sangat terbatas.
Menurut dia perlu kemauan politik atau "political will" dari pemerintah untuk mengutamakan siapa saja yang berhak mendapatkan vaksin di periode awal ini.
"Sesuai saran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), peruntukan awal vaksin harus diutamakan kepada tenaga medis dan kesehatan, kita tentu sangat setuju. Selanjutnya kepada kalangan yang rentan terpapar COVID-19, jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial," katanya.
Baca Juga: Terkait Kondisi Investasi di Indonesia, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Yakinan Investor Inggris
Dia meyakini, Bio Farma sebagai induk holding BUMN bidang Farmasi atau membawahi PT Kimia Farma dan PT Indofarma, dalam jangka panjang bisa memproduksi sendiri vaksin penangkal COVID-19 sesuai strain virus yang ada di Indonesia.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo menyebutnya sebagai Vaksin Merah Putih yang dikerjakan paralel antara Bio Farma dengan Kementerian Riset dan Teknologi serta Lembaga Eijkman dan perguruan tinggi.
"Memiliki pengalaman lebih dari 130 tahun di bidang farmasi, Bio Farma punya rekam jejak dan kredibilitas yang tidak perlu diragukan," ujarnya.
Baca Juga: Cek Fakta: Polri Berikan Tips Blokir Penipuan SMS
Bambang Soesatyo menilai, Bio Farma sebagai produsen vaksin terbesar di kawasan Asia Tenggara, produk yang dihasilkannya sudah digunakan di lebih dari 150 negara.
Karena itu menurut dia memproduksi vaksin sesuai strain COVID-19 yang berkembang di Indonesia, bukan hal yang sulit bagi Bio Farma.
Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo menargetkan pada Januari 2021 uji klinis selama sepuluh bulan terhadap Vaksin Merah Putih sudah bisa dilakukan.
Baca Juga: Bantu Masyarakat di Tengah Pademi, Pegadaian Adakan Program Bunga 0 Persen hingga Akhir Tahun
"Pada kuartal ketiga 2021, kita sudah bisa memproduksi sendiri Vaksin Merah Putih dengan target produksi mencapai 320 juta di tahun 2022. Sekitar 96 juta penduduk yang tergabung dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS akan mendapatkan vaksin secara gratis,” katanya.
Bambang Soesatyo menambahkan, sementara masyarakat umum lainnya bisa membeli vaksin tersebut dengan harga terjangkau.
Bambang Soesatyo menilai, selain pengadaan vaksin, pemerintah juga perlu menyiapkan sarana dan prasarana lainnya dalam menyiapkan vaksinasi massal terhadap rakyat Indonesia seperti jarum suntik, kotak penyimpanan vaksin maksimal suhu 8 derajat celcius, dan lainnya.
Baca Juga: JK Rowling Disinggung Transphobia, Simak Maksud dan Definisi Transphobia
Hal itu menurut dia akan menjadi sejarah pertama vaksinasi terbesar yang dilakukan bangsa-bangsa dunia, termasuk Indonesia sehingga persiapannya harus dilakukan sejak sekarang agar nanti tidak "kedodoran".
Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Arsul Sani, Fadel Muhammad, dan Hidayat Nur Wahid (virtual).
Direksi PT Bio Farma yang hadir antara lain Direktur Utama Honesti Basyir, Direktur Keuangan dan Mitra Bisnis IGN Suharta Wijaya, Direktur Operasi M Rahman Roestan, Direktur Pemasaran, Penelitian, dan Pengembangan Sri Harsi, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito.***