Ma'ruf Amin Akui Adanya Ego Sektoral dan Tumpang Tindih Aturan di Pemerintahannya Saat Ini

16 September 2020, 09:09 WIB
Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin. /Dok. Pikiran Rakyat

PR BEKASI – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin mengatakan bahwa ego sektoral dan tumpang tindih regulasi di internal instansi pemerintahan masih menjadi penghambat dalam pembangunan.

Hal tersebut ia katakan terkait dalam penanganan pandemik COVID-19 saat ini.

“Masih banyak regulasi dan kewenangan yang saling tumpang tindih itu terasa ketika ada pandemik sehingga terjadi perlambatan-perlambatan eksekusi (kebijakan). Dan juga masih nampak adanya ego sektoral,” ungkap Ma’ruf Amin dalam keterangannya yang dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara pada Rabu, 16 Agustus 2020.

Baca Juga: Update Harga Emas Rabu 16 September 2020, Naik Rp6.000 dari Hari Sebelumnya

Hal tersebut disampaikan oleh Wapres Ma’ruf ketika menerima pimpinan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara virtual melalui sambungan telekonferensi dari Jakarta pada Selasa, 15 September 2020.

Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa pandemik COVID-19, seharusnya dapat dimanfaatkan menjadi kesempatan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku birokratis yang dapat menghambat berbagai kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Juga di masa pandemik COVID-19 ini telah memberikan pelajaran kepada kita tentang perlunya mempercepat reformasi birokrasi kita,” kata Ma’ruf Amin menambahkan.

Dua hambatan yang dimaksud Ma’ruf tersebut membuat berbagai kebijakan Pemerintah Pusat menjadi sulit diaplikasikan di kalangan masyarakat.

Baca Juga: Tangerang Masuk Zona Merah Covid-19, Wali Kota Ragukan Operasional Bandara Soetta

Prosedur birokasi yang dinilai masih rumit membuat eksekusi kebijakan lambat untuk diterapkan.

“Sehingga, ada hambatan regulasi, hambatan prosedur, dan hambatan birokrasi, jadi banyak keterlambatan-keterlambatan. Sehingga, perlu ada upaya-upaya untuk menghilangkan itu,” jelasnya.

Selain ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan tersebut, persoalan data juga masih menjadi masalah yang harus dibenahi bersama di birokrasi, menurut Ma’ruf.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pengelolaan data di instansi pemerintah belum optimal.

“Data kita masih sangat lemah, data kita masih banyak kabut. Data kita ada, tap masih berkabut, belum begitu jelas, jadi juga harus kita bisa menghilangkan kekabutan pada data-data ini,” kata Ma’ruf Amin.***

Editor: M Bayu Pratama

Sumber: Permenpan RB

Tags

Terkini

Terpopuler