PR BEKASI- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan adanya perubahan status delapan Bandara Internasional menjadi Bandara Domestik disebabkan banyaknya bandara Internasional yang kini berjumlah 30.
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan efisiensi di sektor penerbangan.
Kedelapan Bandara Internasional itu adalah Husein Sastranegara (Bandung), Raden Inten II (Lampung), RH Fisabilillah (Tanjung Pinang), Banyuwangi (Banyuwangi), Mopah (Merauke), Frans Kaisiepo (Biak), Maimun Saleh (Sabang), dan Pattimura (Ambon).
Baca Juga: Harus Ikuti Aturan BPJS Kesehatan, Faskes Harus Tetap Jaga Kontak dengan Peserta Meski Pandemi
Sedangkan untuk Bandara yang menjadi hubungan internasional di dalam negeri, yakni Bandara Internasional Soekarno Hatta (Jakarta), Bandara I Gusti Ngurah Rai (Bali), Bandara Internasional Juanda (Surabaya), dan Bandara Internasional Yogyakarta (DIY).
Lalu, Bandara Internasional Kualanamu (Sumatera Utara), Bandara Internasional Sultan Hasanuddin (Makassar), Bandara Internasional Sam Ratulangi (Manado), dan Bandara Internasional SAM Sulaiman Sepinggan (Balikpapan).
Menanggapi hal tersebut, maka sejumlah Bandara Internasional yang sebelumnya melayani penerbangan untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umroh akan berubah status menjadi Bandara Domestik.
Apabila ada Bandara Internasional yang berubah status, maka akan merubah juga kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah di sejumlah titik.
Baca Juga: Prediksi dan Link Live Streaming Mola TV Man United vs Crystal Palace Hari Ini, Sabtu 19 September
Oleh karena itu, layanan keberangkatan akan lebih sedikit seperti jamaah Jawa Timur yang hanya berangkat dari Bandara Juanda Surabaya.
Maka, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepada penyelenggara ibadah haji dan umrah, yang tergabung dalam Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), untuk melakukan pengelompokkan ulang.
"Oleh karena itu tadi saya menyampaikan, kemungkinan ada regrouping (penggabungan), yang harus dipetakan oleh Amphuri pada Munas ke lima tahun ini," kata Khofifah, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) ke V Amphuri tahun 2020 di Kota Batu, Khofifah menyarankan agar regrouping ini segera dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, apalagi kebijakan layanan haji dan umrah belum dibuka oleh Arab Saudi.
Baca Juga: Antisipasi Peningkatan Klaster Keluarga, Khofifah Indar Parawansa Tambah RS Darurat di Malang
"Sehingga pada Munas kali ini, relatif terpetakan opsi satu, opsi dua, opsi tiga. Nanti seluruh anggota Amphuri bisa membuat peta baru, dari kemungkinan perubahan kebijakan Kementerian Perhubungan," tutur Khofifah.
Khofifah juga mengatakan, kebijakan ini pernah dibahas bersama dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), terutama yang erat kaitannya dengan Bandara yang masih dalam pengerjaan di Kediri.
Khofifah berharap, bandara yang masih dalam pengerjaan di Kediri tersebut ke depannya bisa menjadi Bandara Internasional.
Dirinya juga mengungkapkan, karena sejumlah bandara berubah status maka perlu adanya proses pengkajian yang lebih dalam untuk permasalahan keberangkatan haji dan umrah.
Baca Juga: Pembangunan Desa Jalan di Tempat, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Akurasi Data
"Terutama adalah untuk keberangkatan haji dan umrah, pada saat yang sama kan Internasional Airport menjadi Domestic Airport? Sehingga harus ada proses yang dikaji lebih dalam untuk bisa mengambil posisi internasionalisasi," kata Khofifah.
Diketahui, jamaah ibadah umrah dari Jawa Timur tercatat sekitar 105 ribu orang setiap tahunnya. Khofifah menyebut, angka ini merupakan pangsa pasar yang potensial, yang terkait dengan transportasi dan fasilitas di bandara.***