PR BEKASI - Masyarakat Jabodetabek kembali dikejutkan dengan hujan deras yang berujung banjir di sejumlah wilayah karena sudah beberapa bulan sebelumnya tidak terjadi.
Seiring dengan kembali banjirnya ibu kota saat musim pancaroba atau peralihan iklim terutama saat hujan, pemerintah DKI Jakarta melakukan upaya percepatan pada pengendalian banjir.
Untuk mengantisipasi intensitas hujan yang ada dan lokasi wilayah yang berada lebih rendah sehingga sering terjadi banjir. Maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya meningkatkan sistem pengendalian banjir yang responsif, adaptif, dan efisien dalam menghadapinya.
Baca Juga: Cek Fakta: Sering Dipakai Sehari-hari, MUI Dikabarkan Keluarkan Fatwa Haram terhadap Kuas Bulu Babi
Oleh karena itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim.
Instruksi yang telah ditandatangani oleh Anies Baswedan pada 15 September 2020 lalu, memuat tujuh pokok tugas kepada jajaran pemerintah DKI Jakarta untuk dapat segera mungkin agar banjir dapat terkendali.
Dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi dari RRI, berikut Tujuh Instruksi Pokok dalam Ingub Nomor 52 Tahun 2020 tersebut:
Baca Juga: Berhasrat Perkuat Timnas Indonesia, Bek Fiorentina Kevin Diks Dipastikan Gagal karena Faktor Ini
1. Membangun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian banjir serta sistem penanggulangan banjir yang adaptif, prediktif, cerdas, dan terpadu.
2. Memanfaatkan infrastruktur pengendalian banjir eksisting untuk selalu beroperasi dalam kapasitas optimal.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang belum terealisasi.
4. Mendorong pemenuhan kewajiban dan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam pengendalian banjir.
5. Menyempurnakan sistem pengendalian banjir yang sesuai dengan tuntutan kondisi perubahan iklim.
Baca Juga: Ajak Ryochin ke Keluarga Besarnya di Bali, Luna Maya: Semua Teman Pasti Aku Ajak kok ke Rumahku
6. Membangun kesadaran, keberdayaan, dan kebudayaan masyarakat yang responsif terhadap banjir serta perubahan iklim.
7. Memastikan ketersediaan kebutuhan fisik dan melakukan terobosan penyerapan anggaran untuk pengendalian banjir.***