PR BEKASI – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan bantuan kuota internet gratis selama masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Program bantu kuota internet tersebut merupakan upaya pemerintah dalam membantu pelajar dan tenaga pendidik untuk melangsungkan PJJ.
Adapun yang mendapatkan bantuan itu adalah siswa, mahasiswa, guru serta dosen.
Baca Juga: Mojang Bandung Ini Viral karena Foto KTP-nya Disebut Kelewat Cantik, Liyan: Gue Dikira Anak Lurah
Masing-masing kategori akan mendapatkan besaran kuota yang berbeda-beda, di mana terbagi menjadi kuota umum dan kuota belajar.
Namun sayang, program tersebut tidak dapat dirasakan oleh pelajar di wilayah pedalaman Papua, khususnya Kabupaten Yalimo.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Yalimo Nahor Nekwek di Kabupaten Jayawijaya, Papua, Rabu 23 September 2020.
Baca Juga: Tempat Sebelumnya Sudah Penuh, Pemkab Bekasi Siapkan 3 Hotel untuk Isolasi Pasien Covid-19
"Kalau pemerintah pusat mau membangun pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan umum dengan jaringan internet, saya pikir ini berlaku Jakarta saja. Kalau di Papua, paling 5-6 tahun baru bisa," kata Nahor, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Nahor mengungkapkan bahwa program kementerian untuk menunjang proses belajar mengajar itu kemungkinan bisa diterapkan di wilayah Indonesia bagian lain, tetapi tidak untuk di wilayah Yalimo, termasuk beberapa kabupaten di pegunungan tengah Papua.
"Sesungguhnya sistem ini yang berlaku di Indonesia bagian Barat dengan Tengah. Tetapi kalau kami di Timur, harus ada sistem atau cara lain," ujarnya.
Baca Juga: Danrem 071 Wijayakusuma Minta Masyarakat Kalinusu Bumiayu Brebes Rawat Hasil TMMD Reguler
Oleh karena itu, Ia berharap adanya program khusus dari Kemendikbud untuk daerah-daerah yang hingga kini tidak memiliki layanan internet.
"Supaya pemerataan itu dirasakan semua orang, khususnya anak Indonesia yang ada di Papua," ucapnya.
Diketahui, akses internet untuk delapan kabupaten di pegunungan tengah Papua memang masih menjadi persoalan.
Bahkan Kabupaten Jayawijaya yang merupakan induk dari kabupaten-kabupaten pemekaran itu atau lebih maju dari dari kabupaten di pegunungan, sulit mengakses internet dengan baik bagi masyarakat umum.
Baca Juga: Donald Trump Kekeh Tuduh Tiongkok sebagai Dalang Penyebaran Covid-19 dalam Sidang ke-75 PBB
Hingga kini, masyarakat umum termasuk pelajar belum menikmati layanan program Palapa Ring yang telah diuji coba Maret 2020.
Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Kemendibud, agar semua pelajar dari Sabang sampai Merauke merasakan manfaat yang sama tanpa terhalang batas administrasi atau bentang alam.***