PR BEKASI – Ucapan Gatot Nurmantyo yang merupakan mantan Panglima TNI, tentang kecurigaannya mengenai PKI gaya baru yang bangkit sejak tahun 2008 dianggap basi.
Hal tersebut diungkapkan oeh Arief Poyuono selaku politisi Partai Gerindra. Dirinya menilai bahwa isu PKI yang diembuskan oleh Gatot Nurmantyo belakangan ini sebagai isu basi.
Mengutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, Jumat, 25 September 2020, dia mengatakan bahwa isu tersebut selalu ditiup jelang peringatan tragedi perseteruan ideologi Komunis dengan Nasionalis di tubuh TNI yang berlangsung pada 30 September tahun 1965 lalu.
Baca Juga: Ilmuwan Sebut Virus Corona yang Telah Bermutasi Dapat Lewati Masker dan Bertahan Meski Cuci Tangan
“Menurut saya PKI itu sih isu basi yang selalu ditiup jelang peringatan tragedi perseteruan ideologi komunis dengan nasionalis di tubuh TNI, yang banyak memakan korban jiwa ya dari berbagai pihak,” tuturnya.
Sebelumnya, Gatot Nurmantyo mengaku dicopot dari Panglima TNI karena melaksanakan pemutaran film G30S/PKI, dan Arief mengaku tidak setuju dengan hal tersebut.
Menurutnya, Gatot Nurmantyo digantikan dengan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto hanya karena masa purna bakti Gatot jatuh pada bulan Maret 2018.
Baca Juga: Demi Promosikan Produknya, Perusahaan Ini Rela Gandeng NASA Agar Bisa Difoto di Luar Angkasa
“Saya yakin bukan karena nobar film G30S/PKI yang diselenggarakan pada September 2017, dan baru jabatan panglima TNI diganti pada bulan Desember 2017,” kata Arief Poyuono.
Masalah pencopotan Gatot Nurmantyo dari jabatannya juga diungkap oleh politisi PDIP, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin yang menegaskan bahwa pergantian jabatan tersebut murni karena habis masa jabatan.
Dia juga mengatakan bahwa pencopotan tersebut tidak ada hubungannya dengan perintah untuk menonton film G30S/PKI.
Baca Juga: Pemerintah Tiongkok Larang Muslim Uighur Salat di Masjid Kecuali yang Berusia 65 Tahun ke Atas
“Tak ada hubungannya sama sekali, yang bersangkutan memang sudah mendekati selesai masa jabatannya, dan akan segera memasuki masa pensiun,” tutur TB Hasanuddin melalui keterangan tertulisnya.
Dia pun menjelaskan bahwa Gatot Nurmantyo menjadi Panglima TNI pada 8 Juli 2015, dan pergantian Panglima TNI dlakukan pada 8 Desember 2017.
Menurutnya, waktu pergantian Gatot Nurmantyo wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Bikin Video TikTok Cicipi Odading Viral, Lutfi Agizal: Rasanya Anjayani
“Kalau dihitung setelah selesai melaksanakan jabatan jadi Panglima TNI, masih ada sisa waktu 3 bulan sampai dengan akhir Maret, tapi itu hal yang lumrah. Tidak harus lepas jabatan itu tepat pada masa pensiun, banyak perwira tinggi sebelum pensiun sudah mengakhiri jabatannya,” ungkap TB Hasanuddin.
Selain itu, menurutnya, mengacu pada Pasal 13 UU TNI Nomor 34 tahun 2004, ayat (1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima.
Kemudian, pada ayat (2) berbunyi "Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah persetujuan DPR".
Baca Juga: Setuju dengan Penayangan Film 'G30S/PKI', Fadli Zon: Sebaiknya Film Itu Diputar Kembali
TB Hasanuddin juga mengatakan bahwa pengangkatan Jenderal Gatot Nurmantyo pada saat itu dengan persetujuan DPR RI.
“Pemberhentian pun, atas persetujuan DPR juga,” ucap TB Hasanuddin.
Saat itu, DPR menyepakati untuk memberhentikan Gatot Nurmantyo dan mengankat Panglima baru. Seluruh fraksi di DPR aklamasi setuju untuk memberhentikan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Baca Juga: Finlandia Gunakan Jasa Anjing Pelacak untuk Deteksi Orang yang Terinfeksi Covid-19 di Bandara
“Jadi tak ada permasalahan yang harus diramaikan, pergantian Panglima TNI merupakan hak preogatif presiden dan hal yang biasa. Tak ada hubungannya dengan nobar filmG30S/PKI. Jadi, jangan melebar kemana-mana, jabatan itu tak ada yang abadi, pada suatu saat ada akhirnya,”tutur TB Hasanuddin.***