PR BEKASI - Kemunculan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang pertama kali diinisiasi oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga kini keberadaannya masih menjadi sorotan publik.
Meski sejumlah tokoh yang tergabung dalam KAMI menyebut bahwa tujuan dibentuknya KAMI adalah sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia.
Namun, keberadaan KAMI hingga kini masih memunculkan perdebatan dari sejumlah tokoh publik maupun politik.
Mereka yang kontra dengan KAMI menilai bahwa organisasi tersebut sarat dengan kepentingan politik, yang keberadaannya hanya untuk merongrong kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Tanggapi Pengunggah Foto Kolase Ma'ruf Amin dengan Kakek Sugiono, Wamenag: Tidak Ada Akhlak
Melihat banyaknya perbedaan pendapat tentang KAMI, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko akhirnya buka suara terkait hadirnya KAMI yang diinisasi sejumlah tokoh nasional.
Menurutnya, KAMI adalah sekumpulan kepentingan, tapi dia tidak mempermasalahkan keberadaan KAMI.
"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," kata Moeldoko, Kamis, 1 Oktober 2020, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Moeldoko menyebut, dinamika politik memang selalu berkembang, dengan kemunculan KAMI bisa jadi nantinya muncul juga kelompok-kelompok politik lain.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Foto Masyarakat Satu Kota Meninggal Massal di Tiongkok karena Azab
"Dinamika politik selalu berkembang. Tidak ada namanya dinamika yang stagnan. Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU, terus ada apalagi, kan? Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan," ucap Moeldoko.
Namun, menurut dirinya, pemerintah pun sudah menegaskan tidak akan menyikapinya secara berlebihan, sepanjang apa yang disampaikan masih gagasan-gagasan dan tidak menganggu stabilitas politik.
"Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silahkan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada resikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," ujar Moeldoko.
Moeldoko menegaskan, di tengah sibuknya upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, pemerintah tidak akan menyikapi keberadaan KAMI secara berlebihan.
Baca Juga: Gara-gara Penampilannya, Wanita Ini Sempat Dilarang Masuk Pesawat Hingga Diinterogasi Jenis Kelamin
Namun, jika gerakan tersebut mengganggu stabilitas dan kemanan masyarakat, maka pemerintah baru akan mengambil tindakan.
"Kalkulasinya sekarang sih, masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspons berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," tutur Moeldoko.***