PR BEKASI - PT Pertamina (Persero) saat ini tengah menghadapi berbagai permasalahan strategis.
Untuk itu, dalam penyelesaian masalah strategis tersebut, PT Pertamina meminta bantuan pendampingan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam upaya terciptanya kerja sama tersebut, maka Pimpinan KPK melakukan pertemuan secara tertutup dengan pihak PT Pertamina di Gedung KPK Jakarta.
Baca Juga: Demi Daftar TNI AL, Pemuda 18 Tahun Ini Rela Tempuh Jalur Laut 17 KM Hanya dengan Perahu Dayung
Kemudian, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dengan didampingi Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan bersama Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati menggelar acara konferensi pers bersama.
Menurut Nicke selama pertemuan tertutup bersama KPK, pihaknya telah memaparkan tentang seluruh permasalahan strategis yang sedang dihadapi oleh PT Pertamina saat ini.
“Kami (Pertamina) tadi memaparkan seluruh permasalahan strategis yang dihadapi oleh Pertamina serta program-program strategis dan juga kaitannya dengan dukungan yang kami perlukan dari KPK, agar seluruh program-program strategis ini dapat kami jalankan dengan baik dan sesuai target yang dicanangkan oleh pemerintah," kata Nicke Widyawati di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 2 Oktober 2020, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Baca Juga: BMKG: Waspada Peringatan Dini Gelombang Tinggi Dua hingga Tujuh Hari ke Depan
Nicke menjelaskan, berbagai permasalahan strategis di PT Pertamina perlu dibenahi, yang pertama adalah masalah hulu migas.
"Tren dari produksi dan cadangan ini terus menurun di mana Indonesia sudah menjadi importir. OIeh karena itu, perlu ada upaya yang strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan cadangan ataupun produksi," kata Nicke.
Selain itu, kapasitas kilang minyak Pertamina juga masih kurang. Sehingga, sebagian dari produksi BBM (Bahan Bakar Minyak) di Indonesia masih bergantung dari impor.
Baca Juga: Pastikan Lagi Kocek Anda, Terawan Segera Teken Tarif Tertinggi Swab Test Rp900.000
“Yang kedua, ini kaitannya dengan kilang, di mana sama-sama kita ketahui hari ini sebagian dari produksi BBM kita masih bergantung dari impor," ujar Nicke.
Oleh karena itu, penting bagi Pertamina untuk menambah kapasitas kilang agar kebutuhan dalam negeri ini dapat dipenuhi.
“Kami juga punya sumber daya, yaitu batu bara yang dapat kami olah menjadi pengganti LPG. Ini pun tentu perlu penetapan dan kebijakan untuk volume maupun harga dari batu bara ini, sehingga ini masuk ke ekonominya lebih sustain menggantikan LPG yang diimpor," tutur Nicke.
Baca Juga: Brisia Jodie Jawab Tuduhan 'Makan Teman', Ini Penjelasannya
Menurut Nicke, pendampingan dari KPK melalui tim pencegahan (Kedeputian Pencegahan) diklaim telah berjalan dengan sangat baik.
“Ada dua kerja sama yang kita lakukan, yaitu di Sumatera Selatan (Sumsel) dan terakhir di Kalimantan Barat (Kalbar), di mana dari dua (lokasi) itu saja Pertamina dibantu oleh KPK tentunya menyelamatkan Rp9.5 triliun nilai asetnya," kata Nicke.
Nicke menjelaskan, nantinya aset yang telah diselamatkan itu bisa pihaknya optimalkan untuk menambah pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja di daerah-daerah tersebut.
Baca Juga: Kesepakatan Stimulus Berjalan Alot, Rupiah Melemah dan IHSG Menguat Jelang Akhir Pekan
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam kesempatan sama mengatakan, pertemuan dengan Pertamina itu sebenarnya merupakan tindak lanjut atas perjanjian kerja sama nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), antara KPK dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Karena MoU itu ada di Kementerian BUMN, sementara Pertamina adalah bagian dari Kementerian BUMN, sehingga kita kemudian membuat perjanjian kerja sama,” kata Lili.
Sebab, rencananya KPK juga akan menuangkan beberapa poin karena Pertamina sebagai perusahaan BUMN. Dan kemudian, KPK mempunyai tugas dalam program pencegahan (tindak pidana korupsi) salah satunya.
Baca Juga: Gibran-Teguh Kekuatan Penuh di Pilkada Solo, Sandiaga Uno Gabung Jadi Juru Kampanye
Menurut Lili, dalam kerja sama tersebut nantinya juga memuat beberapa item yang berhubungan dengan pencegahan korupsi agar BUMN termasuk Pertamina dapat bekerja dengan baik.
“Apakah di dalamnya mengaitkan tentang program petukaran data, bagaimana mekanisme pendanaan, pengkajian penelitian seperti apa, kemudian berhubungan dengan SDM (Sumber Daya Manusia) tetapi hal-hal ini nanti akan lebih detil dibahas di bawah naungannya Pak Pahala," kata Lili Pintauli Siregar.***