PR BEKASI – Unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law berlangsung selama tiga hari yakni tanggal 6 Oktober hingga 9 Oktober 2020.
Unjak rasa tersebut dilaporkan mengalami kericuhan di sejumlah tempat di Indonesia. Polri dilaporkan telah menangkap sejumlah peserta ujuk rasa yang diduga sebagai perusuh.
Menurut penelusuran Polri, para terduga perusuh tersebut mengaku tidak tahu substansi unjuk rasa tersebut. Mereka mengaku hanya diberi arahan via WhatsApp dan diberi uang makan serta tiket kereta.
Baca Juga: Catatan Misterius Saat Mata Najwa Buat Warganet Merinding, Najwa Shihab Buka Suara
Sehubungan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto turut sesumbar mengomentari dalang demo penolakan UU Cipta Kerja.
Airlangga Hartarto mengklaim bahwa gerakan demo direkayasa dan didalangi oleh seseorang. Menurutnya, pemerintah meyakini, ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa dari para buruh dan pekerja yang menolak UU Cipta Kerja alias Omnibus Law.
"Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," ujar Airlangga Hartarto dalam salah satu program di TV Nasional pada Kamis, 8 Oktober 2020.
Airlangga Hartarto mengklaim tokoh di balik demo adalah seorang tokoh yang memiliki kepribadian dengan ego sangat besar.
Baca Juga: Komentari Demo UU Cipta Kerja, Aa Gym: Jangan Lakukan Kekerasan kepada Aparat, Mereka Saudara Kita
Menurutnya, tokoh besar ini hanya bermain di balik layar sebab mengingat pandemi Covid-19 yang berbahaya.
Ia juga menjelaskan, hingga saat ini pemerintahan sendiri telah memantau tokoh tersebut dan tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas secara hukum, apabila situasi aksi massa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia semakin ricuh.
Sebab klaimnya tersebut, beragam spekulasi dan beragam nama disebutkan. Salah satunya adalah mantan Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sementara itu, pihak Partai Demokrat sendiri mengaku bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar sama sekali.
Baca Juga: Seakan Jadi Nyata, Soeharto Ternyata Pernah Ramal Banyak Pengangguran Tahun 2020 di Indonesia
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan mengatakan tidak benar bahwa aksi dan gerakan besar penolakan omnibus law UU Cipta Kerja diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas.
Menurut dia, SBY dan Partai Demokrat hanya dikambinghitamkan oleh para akun buzzer.
"Pernyataan ini perlu disampaikan sehubungan dengan adanya upaya fitnah dan berita bohong yang dilancarkan oleh akun-akun buzzer seperti @digeeembok, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin," ujar Ossy dalam pada Jumat, 9 Oktober 2020.
Ossy mengaku bahwa tuduhan ini merupakan bentuk framing kepada Partai Demokrat dan SBY sebagai pihak yang menolak Undang-undang Cipta Kerja semata.***