PR BEKASI - Sebentar lagi Indonesia akan mulai melakukan vaksinasi, yang dikabarkan akan dilakukan pada bulan November 2020.
Vaksinasi merupakan salah satu harapan dari penanganan medis yang menjadi pilihan pemerintah untuk dilakukan segera mungkin agar dapat memulihkan dan menjamin kesehatan masyarakat dari serangan COVID-19.
Karena itu, menjelang diberlakukan vaksinasi tersebut, Presiden RI Joko Widodo meminta agar jajarannya mulai memberikan informasi tahapan dalam imunisasi COVID-19 yang akan dijalani.
Baca Juga: Siasati Kondisi Saat Ini, Disdikpora Kota Sabang Suarakan Semangat Sumpah Pemuda dengan Cara Ini
"Yang jadi concern masyarakat saat ini juga akses masyarakat terhadap vaksin ini seperti apa, bagaimana masyarakat bisa mengakses vaksin ini karena penduduk kita ini gede banget, besar sekali," tutur Joko Widodo di Istana Merdeka hari ini seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, 26 Oktober 2020.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat terbatas bertajuk 'Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi' bersama para menteri terkait.
"Maka dipastikan bahwa vaksinasi ini akan berjalan dan dilakukan secara bertahap dan hal ini perlu dijelaskan secara jelas, secara gamblang kepada masyarakat," tutur Jokowi.
Baca Juga: Rapor Kinerja Joko Widodo Dapat Nilai 66 Dari Warganet di Twitter
Oleh karena itu Jokowi meminta masyarakat mendapat informasi terkait masalah prioritas vaksinasi hingga pembiayaan vaksinasi apakah secara gratis atau berbayar.
"Kenapa mereka dulu, itu harus dijelaskan, mengapa mereka mendapatkan prioritas, selain itu juga masalah yang berkaitan dengan ada yang gratis, ada yang mandiri atau bayar sendiri juga pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat," kata jokowi menambahkan.
Sementara itu, sebelumnya Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebanyak 160 juta orang akan menerima vaksin dengan ketersediaan 320 juta dosis vaksin.
Baca Juga: Jadi Primadona Global, Geliat Budidaya Komoditas Udang Indonesia Terus Meningkat
Diagendakan vaksin akan dilakukan untuk garda terdepan seperti medis dan paramedis, pelayan publik TNI/Polri, aparat hukum sejumlah 3.497.737 orang.
Kemudian untuk masyarakat, perangkat daerah, sebagai pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010.
Selanjutnya Seluruh tenaga pendidik (4.361.197 orang), Aparatur pemerintah (2.305.689 orang), peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (86.622.867 orang), dan masyarakat dan pelaku perekonomian lain berusia 19-59 tahun (57.548.500 orang).***