Petinggi Golkar Usulkan Jokowi Jadi Wapres 2024, Rocky Gerung: Jangan-jangan Pak Jokowi yang Pengen

Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, pengamat politik sekaligus lulusan ilmu filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung tentu buka suara terkait kabar tersebut.

Menurutnya, terdapat sebuah kecurigaan bahwa bukan Leo Nanaban lah yang menginginkan hal tersebut tetapi pak Jokowi.

"Jangan-jangan sebetulnya pak Jokowi yang menginginkan itu, lalu pake nama petinggi Golkar Leo Nababan," ucap Rocky Gerung.

Dirinya yakin semakin lama publik akan menyaksikan politik ini dan berpikir seolah-olah Indonesia kehabisan stok pemimpin.

"Kalo Airlangga jadi presiden ya ok, itu bagian dalam kompetisi elektoral, tapi kalo pak Jokowi turun jadi wakil presiden, itu artinya kita kehilangan stok kaderisasi politik," tuturnya.

Rocky Gerung pun sambil bercanda mengusulkan ide yang lebih unik lagi.

"Itu kurang lengkap itu, mestinya sekaligus diusulkan Airlangga jadi presiden, lalu pak Jokowi jadi wakil presiden. Itu berarti Golkar tidak punya ketua, maka saya tambahkan aja, supaya pak Airlangga begitu jadi presiden Golkar yang dia tinggalkan kursinya diganti sama ibu Mega," ucapnya.

"Nah itu baru menarik itu, pasti ibu Mega kehilangan kursi PDIP, nah maka ada stoknya, yaitu pak Ma'ruf Amin sebagai mantan wakil presiden nanti, sebaiknya jadi ketua PDIP," tuturnya menambahkan.

Menurutnya hal tersebut akan memicu sirkulasi elit yang nantinya politik hanya dikuasai oleh sejumlah para elit, namun dirinya menyebut hal tersebut bukan masalah besar selama masih menjadi hiburan politik.

Namun karena sedikit kesal dengan ide Leo tersebut, Rocky Gerung mengatakan hal-hal unik lainnya sambil menyindir Leo.

"Sebetulnya kalau ada teknologi yang bisa menghidupkan para politisi jaman dulu, bisa juga nanti 2024, Gadjah Mada, Raden Wijaya, segala macem, supaya tersambung warisan politik, walaupun sifatnya dinasti, tetapi itulah yang namanya hiburan politik ketika Indonesia mengalami jalan buntu karena diolok-olok oleh dunia," ucapnya dengan nada kesal.

Dirinya pun mengatakan jika hal tersebut terjadi, sempurna pengendalian politik oleh pihak tertentu, perubahan di luar sistem parlementer, dan presidensial, yang pada akhirnya akan memicu amarah masyarakat Indonesia.

Menurutnya pengendalian politik di Indonesia sudah terjadi dalam skala yang lebih kecil dalam beberapa tahun terakhir ini.

"Indonesia lakukan hal yang sama walaupun di tingkat Kabupaten, Wali Kota, kan ada Wali Kota yang turun jadi wakil, terus dia naik lagi, ada Wali Kota yang kemudian digantikan oleh istrinya dan sebagainya," ucapnya

"Jadi tukar tambah di antara elit sebetulnya dalam upaya untuk menghalangi perubahan politik, kita melihat gejala ini yang menjadi sebuah kebingungan bagi masyarakat, apa sebetulnya yang disebut dengan demokrasi yang riil," tuturnya menambahkan.

Dirinya pun yakin, bahwa demokrasi yang dihasilkan saat ini semata-mata hanya untuk menertibkan atau mengatur ulang jual beli proyek dan janji. Semua ini dimaksudkan supaya janji terhadap oligarki tidak berubah.

"Kan kalau terjadi perubahan drastis ya investasi oligarkinya hilang, juga untuk mengamankan Omnibus Law, mengamankan UU Minerba," ucapnya.

Jadi di belakang layar menurutnya, ada tukar tambah politik untuk menjamin pihak ketiga, yaitu investor politik.

Rocky Gerung juga menjelaskan bahwa jika pengendalian politik bisa menyentuh skala nasional, maka akan pasti terjadi pembangkangan sipil, karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari negara yang melakukan politik monoton atau biasa disebut monolitik.***