PR BEKASI – Pembangunan Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi wisata super premium, justru berpotensi memusnahkan komodo dari habitatnya.
Hal itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal NTT Angelo Wake Kako dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, 31 Oktober 2020.
“Itu komodo hidupnya di alam terbuka dan tidak pernah membutuhkan bangunan mewah atau ber-AC di sekitarnya,” ujarnya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: Korban Gempa Turki Terus Bertambah, Kebanyakan Tertimpa Reruntuhan Bangunan
“Sehingga konsep pembangunan yang saat ini mulai dijalankan, seperti di Pulau Rinca, dapat merusak lingkungan, dan komodo sendiri akan musnah dari habitatnya,” tutur Angelo Wake Kako menambahkan.
Menurutnya, pembangunan wisata super premium tersebut, dapat menghilangkan keaslian kawasan yang selama ini telah nyaman dan cocok dengan kehidupan komodo.
Angelo Wake Kako menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo, telah beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke NTT.
Baca Juga: Demonstrasi Reformasi Kerajaan Masih Berlanjut, Pakar: Raja dan PM Thailand Abai terhadap Warganya
Kunjungan kerja terbarunya yakni pada 1 Oktober 2020, untuk meninjau pembangunan prasaran yang berada di Kampung Ujung, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo.
Menurut Angelo Wake Kako, kunjungan kerja Presiden Jokowi ke NTT selama ini, yang sebagian besar difokuskan di Labuan Bajo, sepertinya hanya untuk melapangkan kepentingan bisnisi pemodal besar.
Sebab, sebagian besar konsep pembanguna Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuna Bajo, belum menyentuh pariwisata berbasis komunitas, untuk mendongkrak perekonomian masyarakat lokal NTT.
Baca Juga: Komentari Tulisan Mahathir Mohamad Soal Prancis, Scott Morrison: Tidak Masuk Akal dan Menjijikkan
“Masa pak Jokowi sering turun ke NTT, tetapi tidak mampu membaca pikiran dan suasana batin masyarakat NTT? Ini saatnya untuk pikirkan ulang konsep pembangunan Taman Nasional Komodo yang lebih ekologis,” tutur Angelo Wake Kako.
Dia menambahkan bahwa pemerintah harus bertanggungjawab, apabila komodo di TNK musnah dari habitatnya karena pembangunan wisata super premium tersebut.
Apalagi, pemegang izin pengelola usaha wisata tersebut adalah PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE), PT Segara Komodo Lestari (SKL), dan PT Sinergindo Niagatama.
Baca Juga: Aktivitas Gunung Merapi Alami Peningkatan yang Mengkhawatirkan, Radius 3 Kilometer Harap Dikosongkan
Ketiganya akan mengelola Pulau Rinca, Pulau Padar, Pulau Tatawa, dan Pulau Komodo dengan luas konsesi yang berbeda-beda.
Tak hanya itu, Angelo Wake Kako juga mengkritik kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan konsep KSPN Labuan Bajo, tidak melihat secara komprehensif NTT secara lebih luas.
Yakni terkait dengan arus distribusi barang dan jasa, untuk menunjang kebutuhan pasar yang besar di kawasan tersebut saat ini, dan masa datang.
Baca Juga: Sempat Dikabarkan Hilang Usai Bermain, Jenazah Bocah Ini Ditemukan di Saluran Air Sawah Besar
“Coba dibuka datanya, berapa banyak kebutuhan pangan, misalnya, di Labuan Bajo yang diambil dari wilayah NTT?,” ucap Angelo Wake Kako.
“Jangan sampai NTT hanya punya nama, tapi yang mendapat keuntungan besar dari ‘multi plier effect’-nya Labuan Bajo itu daerah lain, itu yang tidak boleh,” tuturnya menambahkan.
Angelo Wake Kako mengingatkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus duduk bersama membahas persoalan tersebut, karena harus ada unsur memaksa dari pemerintah kepada investor.
Baca Juga: Pompeo Sampaikan Pidato di Depan GP Ansor, Rocky Gerung: Mereka Dipakai Amerika Untuk Tegur Istana
“Siapa pun yang hendak berinvestasi di Labuan Bajo, agar harus membina dan memberdayakan masyarakat lokal NTT dan menjadikan mereka sebagai ‘supplier’ kebutuhan pangan,” ujarnya.
Pembangunan wisata super premium TNK, ditargetkan rampung pada akhir 2020 dan 2021, sebab Labuan Bajo akan menjadi tuan rumah agenda internasional G20 dan ASEAN Summit 2023.***