PR BEKASI - Ditekennya UU Omnibus Law Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada Senin, 2 November 2020 oleh Presiden RI Joko Widodo, mendapat perhatian banyak kalangan.
Sebab hal tersebut dianggap terlalu cepat dan tidak diketahui oleh publik, sementara selama ini UU Ciptaker tersebut mendapat gelombang penolakan berupa unjuk rasa yang terus terjadi sejak disahkannya menjadi UU Ciptaker bulan Oktober lalu.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan, mengatakan bahwa Fraksi Demokrat menyayangkan sikap pemerintah dengan tetap mengesahkannya UU Omnibus Ciptaker itu.
Baca Juga: Klub Moge Harley Davidson Disebut Arogan, HDCI: Mungkin Itu Anak Muda yang Baru Punya Motor
Sementara penentangan UU tersebut telah terjadi di berbagai daerah, termasuk juga di Jakarta.
"Wujudnya, aksi demonstrasi penolakan UU tersebut dilakukan di daerah hingga di ibu kota negara itu. Bahkan hingga berhari-hari," kata Irwan.
Menurutnya pemerintah atau Presiden telah gagal mendengar, bahkan mengabaikan aspirasi rakyat yang telah berlangsung selama ini.pemerintah atau Presiden telah gagal mendengar, bahkan mengabaikan aspirasi rakyat yang telah berlangsung selama ini.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Buka Lowongan untuk 1.545 Relawan Covid-19, Berikut Link dan Cara Daftarnya
"Pemerintah dalam hal ini Presiden, telah gagal mendengarkan dan juga mengabaikan aspirasi rakyat, melalui protes buruh dan mahasiswa yang turun ke jalan, dan juga penolakan dari tokoh agama serta tokoh akademisi," kata Irwan seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, Rabu, 4 November 2020.
Ia mengungkapkan bahwa Fraksi Partai Demokrat menolak UU Cipta Kerja dan memperjuangkan aspirasi penolakan rakyat seperti apa yang telah menjadi pesan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Bagi kami, fraksi Demokrat, tentu tetap menolak. Seperti pesan Bapak SBY, yang mengharapkan agar kader Demokrat tidak menyerah. Harus terus gigih memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Irwan.
Baca Juga: Kepulangan Rizieq Shihab Diisukan Semakin Dekat, Polri: Pokoknya Kalau Mau Pulang, Pulang Saja
Seperti diketahui sebelumnya, Fraksi Demokrat termasuk salah satu yang menentang disahkannya UU Cipta Kerja dalam rapat Paripurna di Gedung DPR pada Senin, 5 Oktober lalu.
Saat itu perwakilan dari Fraksi Demokrat di DPR RI Benny K Harman melakukan interupsi dan akhirnya walk out dalam sidang tersebut, yang kemudian hari tersebar insiden terkait pembatasan pendapat orang lain dengan upaya mematikan mic.
Usai kejadian tersebut, Ketua Umum Fraksi Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sikap yang diambil merupakan terbaik sebagai bentuk penolakannya terhadap UU yang dianggap cacat prosedur dan cacat substansi dalam pembahasannya.***