PR BEKASI – Program Kartu Prakerja dari Pemerintah diharapkan dapat membantu masyarakat yang terkena dampak Pemusatan Hubungan Kerja (PHK) karena pandemi Covid-19.
Hingga saat ini program tersebut sudah memasuki gelombang ke 11. Namun, Pemerintah diminta untuk terus mengevaluasi ketepatan target peserta program Kartu Prakerja.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati yang mengatakan, perlu ada evaluasi dan pemantauan terhadap ketepatan target peserta program Kartu Prakerja yang saat ini telah menjangkau 5,6 juta orang.
Baca Juga: Petani di Jepang Digaji Rp540 Juta per Tahun, Politikus PDIP Ajak Milenial Tidak Malu Jadi Petani
“Kesalahan-kesalahan target penyaluran yang masih terjadi, harus terus dievaluasi dan ditekan serendah-rendahnya,” ujar Kurniasih, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI pada Senin, 9 November 2020.
Lebih lanjut, untuk itu fungsi koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi sangat krusial agar datanya sesuai dan hasil yang diharapkan tercapai.
"Selain itu, penyediaan pelatihan harus terus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin beragam," kata Kurniasih.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Para Petinggi PDIP Sebut Jokowi Akan Lengser Karena Ada Kebijakan yang Ilegal?
Politikus Fraksi PKS itu mengungkapkan, pihaknya selaku mitra sampai saat ini belum menerima hasil evaluasi mendalam atas pelaksanaan program ini.
Ia mengklaim menerima beberapa keluhan dari peserta mengenai pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
"Bahkan beberapa terlalu sederhana sehingga malah terkesan kontraproduktif karena masyarakat dapat menemukannya secara gratis di internet. Oleh karena itu, dari hasil evaluasi nanti akan banyak masukan yang dapat diberikan sebagai perbaikan atas program ini," ucapnya.
Baca Juga: Akan Segera Tiba di Tanah Air, Pengamat: Kepulangan Rizieq Shihab Tanda Pemerintah Bersikap Welcome
Berdasarkan data Komite Cipta Kerja, program pelatihan yang paling banyak diminati, antara lain, manajemen, bahasa asing, keuangan, dan teknologi informasi (TI). Bidang-bidang itu merupakan kemampuan yang banyak dibutuhkan perusahaan.
Kurniasih mengingatkan persoalan ketenagakerjaan Indonesia adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Apalagi saat ini, perusahaan-perusahaan belum banyak membuka lowongan.
Bahkan, cenderung melakukan pengurangan pegawai akibat terdampak pandemi Covid-19. Untuk itu, Dia mengusulkan agar Indonesia mulai melirik pasar tenaga kerja yang terampil untuk dikirim ke luar negeri.
Baca Juga: Dikritik Warganet Karena Banyak Saltik, Surat Stafsus Milenial Presiden Direvisi Layaknya Skripsi
"Hasil pembicambarkan bahwa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indnesia (BP2MI) selain kerja di dalam negeri, ada peluang kerja di luar negeri yang amat menjanjikan. Bahkan, permintaanny cukup banyak, misalnya saja di negara Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, dan Eropa timur," paparnya.
Dia meminta pemerintah memberikan keterampilan bahasa asing dan keahlian yang dibutuhkan di luar negeri serta mengedukasi masyarakat mengenai peluang dan informasi yang memadai terkait lowongak kerja di luar negeri.
"Di sini, peran pemerintah akan menjadi sangat esensial dan membuktikan bahwa kerja sama antar negara akan dapat berjalan dengan baik," ucapnya.***