PR BEKASI - Pelanggaran protokol kesehatan kian marak akhir-akhir ini setelah sekian bulan covid-19 menyerang Indonesia. Salah satunya yang terjadi dalam agenda kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Sorotan pelanggaran terhadap Pilkada pun terus bergulir hingga hari ini setelah sejumlah Pasangan Calon (Paslon) mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa.
Namun di balik banyaknya pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di Pilkada, ternyata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mempunyai data yang berbeda.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Kembali, Anies Baswedan Sampaikan Hal Ini
Tito Karnavian menyebut angka pelanggaran protokol kesehatan selama tahapan kampanye Pilkada 2020 dengan metode pertemuan tatap muka secara langsung cenderung kecil.
Menurut Tito Karnavian, KPU pun telah mengatur pembatasan pertemuan tatap muka secara langsung hanya 50 orang.
Namun, ia mengakui masih banyak peserta dalam Pilkada yang masih menggunakan metode tersebut meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19.
Baca Juga: Antisipasi Pemalsuan Dokumen Bebas Covid-19, Kemenag Terus Perbaiki Pelayanan Umrah
“Ada lebih 13.646 kegiatan dialog terbatas, pertemuan terbatas maksimal 50 orang,” kata Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR yang dilakukan secara virtual pada Rabu, 18 November 2020 yang dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari PMJ News.
Dari jumlah tersebut, kata Tito Karnavian, ada kurang lebih sekitar 2,2 persen peserta Pilkada yang melanggar aturan Protokol Kesehatan Covid-19.
Ia pun memastikan, Bawaslu sebagai lembaga pengawas sudah menindak tegas pelanggaran- pelanggaran tersebut, baik berupa peringatan tertulis hingga pembubaran.
Baca Juga: Usai Anies Terancam Dipenjarakan, Kini Polda Akan Panggil Ridwan Kamil
“Jadi secara umum, kalau kuantitas angka 2,2 persen bukan berarti kita menolerir, tetapi ini cenderung kecil dibanding dengan kegiatan tatap muka terbatas 50 orang yang sudah dilaksanakan,” katanya.
Pilkada 2020 tidak terasa akan bergulir kurang dari satu bulan lagi namun aktivitas kampanye akan tetap dilakukan hingga seminggu menjelang 9 Desember 2020.***