Network
"Tergantung karena kita kan kadang-kadang mengatakan mereka adalah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), sementara mereka mengatakan, mereka adalah tentara pembebasan Papua," ucapnya.
Oleh karena itu dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube resminya, Senin, 23 November 2020, Refly Harun menekankan bahwa bahasa memang terkadang menentukan perspektif.
Baca Juga: Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Jakarta, Bandung, dan Depok Hari Ini Senin, 23 November 2020
"Tapi yang jelas memang harusnya hal-hal seperti ini yang dihadapi TNI dengan segala hormat, dengan segala kemampuan yang dimiliki, dan dengan segala senjata, yang kan dibayar oleh pajak rakyat juga," tuturnya.
"Semua itu (kemampuan, senjata, dan lainnya yang dimiliki oleh TNI) harusnya itu digunakan untuk menjaga keutuhan wilayah negara Republik Indonesia untuk melindungi warga negara, untuk mengawal tumpah darah dan lain sebagainya," sambungnya.
Lalu jika bicara soal penurunan baliho, suksesi kepemimpinan nasional 2024, suksesi kepemimpinan Gubernur DKI 2022, konflik internal di lingkungan para politisi, dan urusan-urusan politik lainnya, Refly Harun menilai TNI dan Polri tidak perlu ikut campur.
"Mereka stay (fokus) saja pada tugasnya masing-masing, satu di bidang pertahanan yaitu TNI, dan di bidang keamanan yaitu Polri," ucapnya.
Baca Juga: Granat Aktif Kagetkan Pekerja Jembatan di Timika Papua, Kapolres: Ciri-cirinya Buatan Pindad
"Urusan sipil, urusan debat-mendebat, dan urusan kritik-mengkritik, ya biarlah itu urusan warga sipil dalam bingkai demokrasi konstitusional kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," sambung Refly Harun.
Refly Harun juga mengingatkan kepada para TNI bahwa Indonesia sudah tidak ingin kembali menjadi negara otoriter, negara yang tidak bisa menolerir perbedaan pendapat, dan para pengkritik kekuasaan bisa hilang seperti masa lalu.
