Network
PR BEKASI - Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bekerja sama dengan Kemendagri, Bappenas, dan BPS dalam menerbitkan buku 'Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019' pada Selasa, 24 November 2020.
Dalam acara peluncuran buku tersebut, selain Menko Polhukam Mahfud MD, hadir pula secara virtual Deputi bidang Polhukam Bappenas, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Deputi Statistik BPS, para tenaga ahli, dan Pakar Statistik Indonesia, para Gubernur, dan Kepala BPS Provinsi.
Mahfud MD mengatakan, pemerintah menerbitkan Buku IDI 2019 guna memberikan penjelasan yang komprehensif atas potret demokrasi yang dihasilkan melalui pengukuran IDI selama 2019.
Baca Juga: Baliho Dicopot, Kini Muncul Ajakan Memakai Kaos Bergambar Habib Rizieq 2 Desember Nanti
"Hasil IDI 2019 ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik," kata Mahfud MD, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Rabu, 25 November 2020.
Mahfud MD juga menyebutkan bahwa capaian IDI 2019 menunjukkan Indonesia masih berada pada pada fase demokrasi prosedural, belum memasuki fase demokrasi substansial.
"Untuk menuju ke sana diperlukan proses yang panjang dengan didukung oleh semua aspek yang menyangkut kesiapan struktur, substansi, dan kultur demokrasi yang matang dan berkualitas," kata Mahfud MD.
Baca Juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Pengamat: Kebijakan Ekspor Benih Lobster Perlu Ditata Ulang
Diketahui, IDI diinisiasi pertama kali oleh Bappenas pada tahun 2008 untuk membantu perencanaan pada pembangunan politik.
Secara spesifik, aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah kebebasan sipil (dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), hak-hak politik (2 variabel dan 7 indikator), dan lembaga demokrasi (5 variabel, 11 indikator).
Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian, yaitu 60< buruk, 60—80 sedang, dan >80 baik.
Dari hasil pengukuran IDI 2019 ini, terdapat tujuh provinsi dengan kategori kualitas capaiannya "Baik" (skor >80) yaitu DKI Jakarta (88,29), Kalimantan Utara (83,45), Kepulauan Riau (81,64), Bali (81,38), Kalteng (81,16), Nusa Tenggara Timur (81,02), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (80,67).
Baca Juga: Sebelum Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Susi Pudjiastuti Sudah Lama Kritiki Soal Ekspor Benih Lobster
Di luar tujuh provinsi tersebut, sebanyak 26 provinsi menunjukkan capaian kondisi demokrasi dalam kategori "Sedang" (Skor 60—80), dan 1 provinsi dengan kategori capaian "Buruk" (Skor <60).
IDI 2019 merupakan asesmen kesebelas, setelah mengikuti asesmen-asesmen sebelumnya yang dilakukan setiap tahun sejak 2009.
Capaian Indeks Nasional pada tahun 2019 adalah 74,92, tertinggi selama sebelas tahun pengukuran yang berada di sekitar angka 70-an.
Capaian tersebut mengindikasikan kualitas demokrasi yang “sedang”, demokrasi yang ditandai oleh hadir dan berfungsinya sistem dan institusi demokrasi. Namun, masih menyisakan sejumlah persoalan.
Baca Juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Pengamat: Kebijakan Ekspor Benih Lobster Perlu Ditata Ulang
IDI memberikan gambaran demokrasi Indonesia yang kompleks, indikator dengan capaian tinggi dan rendah tersebar di semua aspek.
Hal ini membuat karakterisasi kondisi demokrasi Indonesia sebagai baik atau buruk menjadi sulit.
Selain itu, demokrasi Indonesia juga ditandai oleh volatilitas yang cukup tinggi, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak politik dan kinerja lembaga demokrasi.***
