Network
PR BEKASI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim atau menteri sementara.
Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk menggantikan Menteri KKP Edhy Prabowo yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menteri Sekretaris Negara mengatakan sesuai arahan Presiden Jokowi pihaknya telah mengeluarkan surat tertanggal 25 November 2020 yang berisi penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: Indonesia Tidak Termasuk, UEA Setop Penerbitan Visa Baru bagi 13 Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim
Menurutnya, penugasan ini berlaku hingga ditetapkannya Pelaksana Harian (Plh) Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Keputusan Presiden.
Penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan pun mendapatkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang setuju dengan hal ini adalah pengacara sekaligus politikus, Ruhut Sitompul.
Menurut Ruhut Sitompul, penunjukan Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri sementara KKP sudah tepat sesuai dengan tupoksi.
Baca Juga: Pakai Plat Nomor RI 1 Palsu, Seunit Mobil Pajero Berusaha Terobos Gerbang Mabes Polri
Oleh karena itu Ruhut menyebutkan kepada pihak yang tidak paham jangan nyinyir terhadap penunjukan tersebut.
“Jenderal TNI AD Kopassus Pur Bang Luhut Binsar Pandjaitan Menko Kemaritiman dan investasi diberi kepercayaan Presiden RI Bpk Joko Widodo sebagai Plt Menteri Kelautan,” kata Ruhut Sitompul Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitternya @ruhutsitompul pada Kamis, 26 November 2020.
Jenderal TNI AD Kopassus Pur Bang Luhut Binsar Pandjaitan Menko Kemaritiman & Investasi diberi kepercayaan Presiden RI Bpk Joko Widodo sebagai Plt Menteri Kelautan, Aku mohon yg gagal paham jgn Ngebacot & Nyinyir krn itu sesuai tupoksinya dan persahabatan yg abadi MERDEKA????????????.— Ruhut Sitompul (@ruhutsitompul) November 26, 2020
“Aku Mohon yang gagal paham jangan Ngebacot dan Nyinyir karena itu sesuai tupoksinya dan persahabatan yang abadi MERDEKA,” katanya.
Baca Juga: Polda Jabar Naikkan Status Kasus Acara Habib Rizieq di Megamendung
Pergantian menteri sementara ini dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sekjen KKP Antam Novambar menegaskan, layanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa.
"Kami pastikan layanan terhadap masyarakat tetap berjalan," kata Antam dikutip dari Antara pada Kamis, 26 November 2020.
Baca Juga: Nama Habib Rizieq Menguat di Bursa Capres 2024, Refly: Pasangkan dengan Gatot untuk Kelola Baliho
Hal tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor B-835/SJ/XI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Lingkup KKP yang ia tandatangani pada 25 November 2020.
Ia mengemukakan bahwa seluruh pegawai di lingkungan KKP diharapkan agar tetap bekerja seperti biasa dan melaksanakan tugas secara optimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Hal itu karena pelayanan prima ke masyarakat merupakan prioritas utama KKP.
"Kita fokus saja bekerja, melayani masyarakat," tuturnya.***
