Network
Seperti diketahui bahwa dua menteri dalam waktu bersamaan terjaring OTT KPK adalah Edhy Prabowo dari Gerindra dan saat ini adalah Juliari P Batubara dari PDIP.
"Jadi Gerindra tidak perlu diganti dengan Gerindra, PDIP tidak perlu diganti dengan PDIP, karena mereka sudah merusak wajah pemerintahan dan harapan di negeri ini, dengan menempatkan kader yang akhirnya yang akhirnya melakukan tindak pidana korupsi," katanya.
Sementara itu, melihat kondisi hal ini, Refly Harun menilainya sebagai fenomena gunung es dengan adanya kemungkinan lebih banyak praktik korupsi yang terjadi di dasarnya. Karena itu ia berharap agar KPK dapat terus melakukan upaya terbaiknya dalam mengungkap kasus korupsi yang ada tanpa pandang bulu.
Baca Juga: Diimbau Tak Keluar Kota, Tri Rismaharini Minta Warga Habiskan Libur Nataru di Tempat Ini
"Tapi kita tidak tahu, mudah-mudahan KPK terus berani menabrak mereka yang melakukan tindakan pidana korupsi, kendati orang tersebut berada di lingkar kekuasaan misalnya," tuturnya.
Sebelumnya pada pagi dini hari, diketahui bahwa KPK telah menetapkan lima orang tersangka terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial. Kelima orang tersebut yaitu Juliari Peter Batubara, Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabuke.
Sebagai informasi awal yang diungkap KPK, Juliari P Batubara menerima suap senilai RP17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di wilayah Jabodetabek.***
