Network
PR BEKASI - Tertangkapnya Menteri Sosial Juliari P Batubara mendapat tanggapan dari Ahli hukum Tata Negara Refly Harun. Refly Harun meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasang alarm kuat atas situasi saat ini.
Sebab menurutnya dengan kejadian ini, pemerintah harus memiliki sense of crisis atau kepekaan terhadap krisis atas korupsi, yaitu dengan memimpin langsung penindakan dan pemberantasan korupsi.
Hal itu menurutnya penting mengingat saat ini, kondisi negara sedang dalam keadaan yang mengkhawatirkan, dengan segala beban dan tekanan yang dianggapnya sebagai hal yang luar biasa, tetapi masih ditemukan pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Ditetapkan Tersangka Korupsi Dana Bansos, Begini Pesan di Bio Mensos Juliari: Jadilah Orang Bernilai
"Padahal negara kita sedang berada dalam kesulitan yang luar biasa karena COVID-19, karena krisis finansial yang terjadi, ada tekanan budget ada tekanan APBN yang luar biasa. Tapi para pejabatnya masih tega juga menerima uang suap, masih tega juga melakukan tindak pidana korupsi," kata Refly Harun.
Lebih jauh atas kejadian ini, Refly meminta agar Presiden Jokowi dapat sadar dengan banyaknya korupsi yang terjadi dan mulai memasang alarm yang kuat sebagai tanda keseriusan dalam memerangi korupsi di negeri ini.
"Dan ini harus menyadarkan Presiden Jokowi bahwa korupsi ini sudah merajarela, 2 menteri dalam jangka waktu satu tahun (tertangkap) itu adalah suatu prestasi dalam tanda kutip yang luar biasa, dan harusnya pemerintahan Jokowi memasang alarm yang kuat, bahwa mereka mulai hari ini harus memerangi korupsi dan menghukum partai-partai yang melakukan tindak pidana korupsi," kata Refly Harun seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com, Minggu, 6 Desember 2020.
Baca Juga: Dana Bansos Covid-19 Dikorupsi Mensos Juliari cs, Said Didu: Ini Pekerjaan Biadab!
Kemudian menurutnya, untuk penggantian menteri untuk jangan lagi dari kader dari partai politik yang sama, sebab menurutnya partai tersebut telah salah dalam menempatkan kadernya dalam mengisi kursi jabatan yang ada.
Seperti diketahui bahwa dua menteri dalam waktu bersamaan terjaring OTT KPK adalah Edhy Prabowo dari Gerindra dan saat ini adalah Juliari P Batubara dari PDIP.
"Jadi Gerindra tidak perlu diganti dengan Gerindra, PDIP tidak perlu diganti dengan PDIP, karena mereka sudah merusak wajah pemerintahan dan harapan di negeri ini, dengan menempatkan kader yang akhirnya yang akhirnya melakukan tindak pidana korupsi," katanya.
Sementara itu, melihat kondisi hal ini, Refly Harun menilainya sebagai fenomena gunung es dengan adanya kemungkinan lebih banyak praktik korupsi yang terjadi di dasarnya. Karena itu ia berharap agar KPK dapat terus melakukan upaya terbaiknya dalam mengungkap kasus korupsi yang ada tanpa pandang bulu.
Baca Juga: Diimbau Tak Keluar Kota, Tri Rismaharini Minta Warga Habiskan Libur Nataru di Tempat Ini
"Tapi kita tidak tahu, mudah-mudahan KPK terus berani menabrak mereka yang melakukan tindakan pidana korupsi, kendati orang tersebut berada di lingkar kekuasaan misalnya," tuturnya.
Sebelumnya pada pagi dini hari, diketahui bahwa KPK telah menetapkan lima orang tersangka terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial. Kelima orang tersebut yaitu Juliari Peter Batubara, Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabuke.
Sebagai informasi awal yang diungkap KPK, Juliari P Batubara menerima suap senilai RP17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di wilayah Jabodetabek.***
