Network
Padahal penghilangan dwifungsi TNI dan Polri serta amandemen konstitusi sudah dilakukan dan berjalan dengan baik sebelumnya, tetapi Refly Harun menilai memang jika belum ada konsistensi jika bicara soal pemberantasan korupsi di Tanah Air.
"Pemberantasan KKN masih seperti poco-poco, maju-mundur dan unfortunately (sayangnya) seperti pernah saya katakan di acara Indonesia Lawyers Club (ILC), tidak ada presiden dalam masa reformasi yang berhasil dalam melakukan pemberantasan korupsi," tuturnya.
Bahkan dari kacamata seorang Refly Harun, tren pemberantasan korupsi di masa pemerintahan Presiden Jokowi terlihat melemah.
"Presiden Jokowi dianggap part of the problem (bagian dari masalah) dalam pemberantasan korupsi, terbukti ketika menyetujui dan menyepakati revisi UU KPK, yang jelas-jelas dimaksudkan untuk melemahkan KPK," ucapnya.
Baca Juga: Diimbau Tak Keluar Kota, Tri Rismaharini Minta Warga Habiskan Libur Nataru di Tempat Ini
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly UNCUT, Minggu, 6 Desember 2020, menurutnya wajar saja jika survei lembaga paling korup tersebut mengarah kepada DPR.
"Nah kalau dikaitkan antara hasil survei dan pelemahan KPK oleh DPR, ya wajar saja, karena persepsinya DPR adalah lembaga yang paling korup. Tapi justru persepsi itu penting untuk mawas diri, ya jangan marah ya, kalau kemudian lembaga kita dianggap buruk, citra kita dianggap buruk," tuturnya.
Oleh karena itu, Refly Harun juga mendukung jargon dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yaitu, Revolusi Akhlak.
"Karena itulah saya setuju revolusi akhlak, bagaimana kita memperbaiki akhlak, terutama akhlak tidak korupsi, akhlak tidak memanfaatkan jabatan ketika menjabat untuk memperkaya diri sendiri dan juga orang lain," tutupnya.
Baca Juga: Miris Lihat Habib Rizieq Sering Dihinakan, Tokoh Tionghoa: Salah Dia dan FPI di Mana sih?
